Jika JKA Hanya untuk Rakyat Miskin, Lalu Apakah Beasiswa Hanya untuk Rakyat Bodoh?
Oleh: TM Zulfikar/Pemerhati Sosial & Lingkungan
PERTANYAAN ini terdengar sarkastik, bahkan provokatif. Tapi justru di situlah letak pentingnya: ia memaksa kita melihat cara berpikir yang sering luput kita sadari, cara pandang yang menyederhanakan kebijakan publik menjadi label-label sempit dan merendahkan.
Mari kita luruskan. Jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin bukanlah “hadiah bagi kemiskinan”, melainkan koreksi atas ketimpangan. Ia hadir karena realitas: akses terhadap layanan kesehatan tidak merata. Tanpa intervensi negara, yang miskin akan semakin rentan, bukan hanya secara ekonomi, tetapi juga secara hidup dan mati.
Namun, ketika logika ini dipelintir ke ranah pendidikan, “kalau kesehatan untuk yang miskin, berarti beasiswa untuk yang bodoh.” Kita mulai melihat kekeliruan berpikir yang serius.
Beasiswa tidak pernah dirancang untuk “mereka yang tidak mampu berpikir”. Ia justru diberikan kepada mereka yang mampu, tetapi tidak punya akses.
Ada dua variabel utama dalam beasiswa: prestasi dan keterbatasan ekonomi. Bahkan dalam banyak kasus, beasiswa justru menjadi alat untuk menemukan dan mengangkat potensi terbaik dari lapisan masyarakat yang selama ini terpinggirkan.
Dengan kata lain, jika jaminan kesehatan berbasis kebutuhan, maka beasiswa berbasis potensi.
Masalahnya, publik sering terjebak pada dikotomi palsu: seolah-olah bantuan negara selalu identik dengan kelemahan penerimanya. Ini berbahaya. Cara berpikir seperti ini bukan hanya merendahkan individu, tetapi juga merusak tujuan kebijakan itu sendiri.
Bayangkan jika kita benar-benar percaya bahwa bantuan kesehatan hanya untuk “yang gagal menjaga diri”, atau beasiswa hanya untuk “yang tidak pintar”. Maka kita sedang membangun masyarakat yang sinis terhadap solidaritas, dan alergi terhadap keadilan sosial.
Padahal negara hadir justru untuk menjembatani ketimpangan, bukan untuk memberi cap.
Yang perlu dikritisi bukanlah siapa yang menerima, tetapi apakah kebijakannya tepat sasaran, transparan, dan adil. Apakah jaminan kesehatan benar-benar menjangkau yang membutuhkan? Apakah beasiswa diberikan kepada mereka yang layak dan berpotensi, bukan karena koneksi atau kedekatan?
Pertanyaan-pertanyaan itu jauh lebih penting daripada sekadar permainan logika yang menyederhanakan realitas.
Jadi, tidak benar jika beasiswa hanya untuk rakyat bodoh, sebagaimana jaminan kesehatan bukan sekadar untuk rakyat miskin. Keduanya adalah instrumen keadilan. Dan keadilan, kalau dijalankan dengan benar, tidak pernah merendahkan. Ia justru memanusiakan.
Yang patut kita khawatirkan bukanlah keberadaan bantuan itu, melainkan jika kita mulai kehilangan empati dan nalar saat menilainya.[]
