Bupati Pidie Jaya Tegaskan Prioritas RKPK 2027 Fokus Pemulihan Pascabanjir

Bupati Pidie Jaya, H. Sibral Malasyi didampingi Teuku Ahmad Dadek dari Bappeda Aceh menyampaikan arahan pada pembukaan Musrenbang RKPK 2027 di Gedung MTQ Pidie Jaya, Rabu, 15 April 2026. (Foto Humas Setdakab Pijay untuk Portalnusa.com)

PORTALNUSA.com I PIDIE JAYA — Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi, MA, S.Sos, ME, menegaskan bahwa Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten (RKPK) tahun 2027 akan difokuskan pada pemulihan pascabencana banjir bandang yang melanda wilayah tersebut.

Hal itu disampaikan Sibral Malasyi kepada Portalnusa.com, Kamis, 16 April 2026. Ia menekankan bahwa fokus tersebut menjadi catatan penting yang harus ditindaklanjuti dalam agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2027.

“Ini menjadi catatan penting dan harus ditindaklanjuti dalam Musrenbang 2027 bersama seluruh instansi terkait serta dukungan penuh masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, Musrenbang 2027 bertujuan untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan prioritas pembangunan daerah. Selain itu, forum tersebut juga memastikan program yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Musrenbang menjadi wadah partisipatif yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, DPRK, Forkopimda, instansi vertikal, akademisi, tokoh masyarakat, hingga perwakilan dari delapan kecamatan dan 222 gampong.

“Melalui Musrenbang, kita merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran dan berdampak nyata bagi percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sibral Malasyi menambahkan bahwa fokus pembangunan tahun 2027 diarahkan pada pemulihan pascabencana hidrometeorologi, khususnya banjir bandang yang berdampak pada permukiman warga.

Upaya pemulihan tersebut mencakup pembangunan kembali infrastruktur dasar, normalisasi sungai, revitalisasi lahan pertanian dan tambak, serta penguatan ekonomi masyarakat terdampak.

Selain itu, pemerintah daerah juga akan tetap memperhatikan sektor sosial, pendidikan, kesehatan, serta tata kelola pemerintahan yang berlandaskan syariat.

“Semua sektor tetap menjadi perhatian, termasuk penguatan tata kelola pemerintahan yang bersyariat,” pungkasnya.[]

Berikan Pendapat