Spanduk Kritik Bupati Aceh Tenggara Bertebaran di Banda Aceh

Beberapa spanduk bernada protes terhadap Bupati Aceh Tenggara yang terlihat setidaknya di lima titik dalam wilayah Kota Banda Aceh, Selasa, 21 April 2026. (Foto Penelusuran Portalnusa.com)

PORTALNUSA.com | BANDA ACEH – Sejumlah spanduk bernada protes menyasar Bupati Aceh Tenggara, H. M. Salim Fakhry yang juga Ketua DPD I Partai Golkar Aceh.

Spanduk bernada miring tersebut muncul di beberapa titik di Kota Banda Aceh, Selasa, 21 April 2026.

Setidaknya ada lima lokasi pemasangan spanduk bernada protes yang menyita perhatian publik di ibu kota Provinsi Aceh.

Isi spanduk tidak sekadar bernada kritik, tetapi juga memuat sindiran tajam terhadap sikap, gaya komunikasi, dan kepemimpinan Salim Fakhry.

Dalam sejumlah tulisan yang terpasang, ia disorot sebagai sosok yang dinilai antikritik, tidak beretika, bahkan cenderung otoriter dalam menjalankan pemerintahan.

Keberadaan spanduk-spanduk tersebut memunculkan kesan kuat bahwa kekecewaan terhadap kepemimpinan di Aceh Tenggara tidak lagi bisa dibendung.

Aksi ini juga menunjukkan bahwa keresahan sebagian masyarakat, termasuk kalangan pemuda dan mahasiswa, telah masuk ke ruang publik dengan cara yang terbuka dan konfrontatif.

Beberapa titik pemasangan spanduk di Banda Aceh antara lain:

1. Simpang Surabaya, Kota Banda Aceh:

a. “Mulut Ember Tak Beretika” (#Bupati Agara #Ketua DPD I Golkar Aceh)

b. “Jagonya Angkat Telur” (#Bupati Aceh Tenggara #Presiden Seumur Hidup)

2. Jembatan Penyeberangan Orang Masjid Oman, Lampriek:

a. “Jangan Samakan Kami dengan Mahasiswa Lain (#Bupati Agara) b. “Pecinta Istri Orang?”

3. Simpang Tugu Mesra, Kota Banda Aceh:

a. “Golkar Dikuasai Bupati Aceh Tenggara”

4. Jembatan Lamnyong, Darussalam:

a. “Bupati Agara Antikritik” (#Otoriter)

Rangkaian spanduk itu seolah menjadi pesan terbuka bahwa kepemimpinan Salim Fakhry sedang berada dalam sorotan tajam.

Kritik yang muncul tidak lagi dibicarakan secara terbatas, tetapi dibawa ke ibu kota provinsi agar menjadi perhatian publik yang lebih luas.

Yang kemudian menjadi pertanyaan besar adalah: mengapa protes ini justru muncul di Banda Aceh, bukan di Kutacane sebagai ibu kota Aceh Tenggara? Apakah ini menandakan bahwa ruang kritik di daerah tersebut semakin sempit, sehingga suara ketidakpuasan harus dibawa keluar untuk mendapatkan perhatian lebih luas?

Di tengah sorotan tersebut, publik kini menunggu penjelasan yang terbuka dan sikap yang dewasa dari pihak DPD I Golkar Aceh. Sebab, spanduk-spanduk ini bukan hanya memuat protes, tetapi juga menjadi sinyal bahwa ada persoalan serius dalam relasi antara pemimpin dan masyarakat yang dipimpinnya.[]

Berikan Pendapat