KontraS Aceh: Tembakan ke Udara pada Aksi Massa ‘Hari Damai’ Bisa Mengembalikan Trauma Masa Lalu

15/08/2026 - 19:50

PORTALNUSA.com | BANDA ACEH – Peringatan Hari Damai Aceh ke-21 pada 15 Agustus 2026, yang seharusnya menjadi momentum untuk merawat perdamaian dan memastikan tidak ada lagi kekerasan dalam menyelesaikan persoalan, tercoreng oleh tindakan represif yang dilakukan oleh aparat keamanan.

KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) Aceh menilai kerusuhan yang meledak selama peringatan berlangsung bukan merupakan peristiwa tunggal, melainkan bagian dari persoalan yang harus dilihat secara menyeluruh.

Koordinator KontraS Aceh, Azharul Husna dalam siaran pers-nya menulis, sejak awal negara telah melakukan tindakan represif melalui pengerahan kekuatan aparat keamanan dari kalangan TNI (Tentara Nasional Indonesia) menjelang peringatan Hari Damai Aceh ke-21.

“Hal ini dibuktikan dengan razia yang menyasar warga sepanjang rute dari sejumlah kabupaten menuju Banda Aceh,” tulis KontraS Aceh dalam rilis tertanggal 15 Agustus 2026.

Menurut KintraS Aceh, pemeriksaan yang digelar oleh TNI menandakan adanya kecurigaan berlebihan terhadap warga negara sendiri.

Mestinya negara membuka ruang sebesar-besarnya bagi warga Aceh yang ingin memperingati Hari Damai Aceh, sebagai bagian dari refleksi perdamaian yang telah berlangsung selama dua dekade lebih.

Aksi seperti pengibaran bendera yang dilakukan oleh massa sepatutnya dipandang sebagai bagian dari akumulasi kekecewaan selama bertahun-tahun, termasuk kegagalan pemerintah dalam menangani pemulihan pascabencana di Aceh yang dihantam banjir pada November 2025.

Pelepasan tembakan ke udara dan penggunaan kekerasan lainnya seharusnya tidak perlu dilakukan. Aparat negara semestinya mengedepankan pendekatan persuasif dan dialogis dalam menghadapi masyarakat, terlebih dalam sebuah momentum yang seharusnya menjadi perayaan perdamaian.

Selain itu, tindakan aparat keamanan yang merespons massa dengan tembakan ke udara hanya akan mengembalikan Aceh pada trauma masa lalu. Sebagaimana diketahui, Aceh merupakan provinsi yang pernah menjadi daerah operasi militer dengan tingkat kekerasan aparat keamanan yang tinggi.

Hari Damai Aceh seharusnya bukan sekadar peringatan tentang berhentinya konflik bersenjata. Peringatan ini harus menjadi pengingat bahwa negara masih memiliki pekerjaan besar untuk memastikan mata rantai kekerasan dan ketidakadilan tidak diwariskan ke generasi selanjutnya.

Terkait itu, KontraS Aceh menyerukan:

1. Hentikan segala bentuk kekerasan dan tindakan represif terhadap warga. Penanganan aksi dan ekspresi warga negara harus mengedepankan pendekatan persuasif, dialogis, dan memiliki penghormatan terhadap hak asasi manusia;

2. Jangan menjadikan rakyat sebagai kambing hitam atas situasi yang terjadi. Kekerasan hari ini harus dibaca sebagai bagian dari persoalan yang lebih panjang dan tidak berdiri sendiri;

3. Buka ruang dialog yang bermakna. Kekecewaan masyarakat harus didengar dan tidak boleh terus-menerus diperlakukan sebagai ancaman;

4. Ungkap dan dokumentasikan secara menyeluruh data korban kekerasan selama peringatan Hari Damai Aceh;

5. Tuntaskan agenda perdamaian Aceh. Implementasi MoU Helsinki dan seluruh agenda turunannya harus dilihat bukan hanya dari aspek politik dan kelembagaan, tapi juga dari perspektif korban, keadilan, HAM, dan kesejahteraan masyarakat;

6. Jadikan Hari Damai Aceh sebagai momentum evaluasi, bukan sekadar seremoni. []