Rp2,5 Triliun Dana Kementan untuk Aceh, Pemprov Kelola Rp9,7 Miliar
PORTALNUSA.com | BANDA ACEH – Pemerintah Aceh menjelaskan perbedaan pengelolaan dukungan anggaran Rp2,5 triliun dari Kementerian Pertanian (Kementan) untuk pemulihan sektor pertanian pascabencana hidrometeorologi di Aceh.
Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir mengatakan, dari total dukungan tersebut, sekitar Rp515 miliar berada pada Satuan Kerja (Satker) Daerah. Anggaran itu terdiri atas alokasi Rp9,7 miliar untuk Pemerintah Aceh dan Rp505,3 miliar untuk pemerintah kabupaten/kota.
“Dana tersebut tidak berada di kas Pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten/kota. Anggarannya berada di KPPN Banda Aceh di bawah Kementerian Keuangan,” kata M. Nasir dalam konferensi pers di Banda Aceh, Jumat, 7 Agustus 2026
Konferensi pers tersebut digelar untuk menjelaskan dukungan anggaran Kementan setelah Gubernur Aceh Muzakir Manaf bertemu dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta.
Menurut M. Nasir, hingga 6 Agustus 2026, realisasi anggaran pada Satker Daerah telah mencapai 50,3 persen.
Sementara sekitar Rp2 triliun lainnya dikelola melalui Satker Pusat dan balai di bawah Kementan. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pemulihan sektor pertanian dan perkebunan, termasuk pengadaan alat dan mesin pertanian serta penyediaan benih dan bibit.
Komoditas yang masuk dalam program tersebut antara lain benih padi dan jagung serta bibit kopi, kelapa, kakao dan karet.
Berbeda dengan alokasi Rp9,7 miliar yang tercatat sebagai bagian dari Satker Daerah, bantuan dari Satker Pusat dan balai disalurkan dalam bentuk program dan barang kepada penerima manfaat melalui Kementan.
“Pelaksanaannya saat ini masih pada tahap pengajuan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL), verifikasi dan proses pembibitan. Sebagian alat dan mesin pertanian juga sudah diterima langsung oleh pemerintah kabupaten/kota,” ujar M. Nasir.
57.485 Hektare Sawah Terdampak
Pemerintah Aceh mencatat bencana hidrometeorologi berdampak terhadap 57.485 hektare sawah.
Dari luasan tersebut, 27.437 hektare mengalami kerusakan ringan, 13.651 hektare rusak sedang, 16.276 hektare rusak berat dan 120 hektare dilaporkan hilang.
Untuk lahan dengan kerusakan ringan hingga sedang, pemerintah menyebut proses optimalisasi dan rehabilitasi telah berjalan pada 40.852 hektare.
Dampak serupa juga terjadi pada sektor perkebunan. Total lahan perkebunan terdampak mencapai 60.438 hektare.
Dari jumlah tersebut, proses pemulihan berlangsung pada 40.418 hektare melalui tahapan pengajuan CPCL, verifikasi hingga pembibitan. Program tersebut dilaksanakan melalui Satker Pusat dan Balai Kementan di Medan.
Pemerintah Aceh menegaskan dukungan anggaran Rp2,5 triliun tersebut memiliki mekanisme pengelolaan berbeda, tergantung pada satuan kerja yang menjalankannya.
Penjelasan itu sekaligus meluruskan pemahaman mengenai posisi Pemerintah Aceh dalam pengelolaan dana penanganan dampak bencana sektor pertanian, terutama terhadap angka Rp9,7 miliar yang menjadi bagian dari alokasi Satker Daerah.
Pemprov Aceh menyatakan proses penyaluran dan pelaksanaan program pemulihan tetap mengikuti mekanisme yang ditetapkan pemerintah pusat, sementara pengawasan terhadap pelaksanaannya terus dilakukan sesuai kewenangan masing-masing. []
