Pemerintah Bentuk Desk Koordinasi Aceh, Wagub Dek Fadh Dorong Penguatan Ekonomi
PORTALNUSA.com | BANDA ACEH – Pemerintah Aceh terus mendukung rencana pembentukan Desk Koordinasi Aceh di Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam). Wadah itu dinilai bisa memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah, termasuk dalam mendorong pembangunan ekonomi Aceh.
Dek Fadh, menyampaikan dukungan itu dalam rapat perdana pembentukan Desk Koordinasi Aceh yang digelar Kemenko Polkam secara hybrid, Rabu, 19 Agustus 2026.
“Desk Koordinasi Aceh ini sangat bagus guna membangkitkan pembangunan ekonomi Aceh. Kita berterima kasih kepada Bapak Menko Polkam Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago,” kata Dek Fadh melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh Nurlis Effendi.
Rapat tersebut dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Mayjen TNI Heri Wiranto, bersama Kementerian Dalam Negeri.
Menurut Dek Fadh, desk itu nantinya akan menjadi wadah koordinasi lintas kementerian/lembaga dan Pemerintah Aceh untuk menangani berbagai isu strategis, termasuk pemerintahan, otonomi khusus, pelayanan dasar, stabilitas politik dan keamanan, serta pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Ia menambahkan pembentukan desk juga diharapkan memperkuat koordinasi, deteksi dini, pencegahan, monitoring, dan evaluasi terhadap berbagai persoalan di Aceh.
Dalam rapat itu, kementerian dan lembaga terkait sepakat masih perlunya penyempurnaan konsep, struktur, keanggotaan, pembagian tugas, dan mekanisme kerja agar tidak tumpang tindih dengan kewenangan yang sudah berjalan.
Dek Fadh bahkan mengusulkan pembentukan kelompok kerja (Pokja) khusus bidang pembangunan ekonomi Aceh. Menurutnya, Pokja dapat lebih fokus menangani persoalan kemiskinan dan pengangguran serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Sehingga penanganannya akan lebih bisa fokus dan membantu Aceh menangani masalah kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan,” ujarnya.
Pemerintah Aceh berharap Desk Koordinasi Aceh ini segera terbentuk. Dek Fadh menilai dukungan lintas kementerian dan lembaga dapat menjadi momentum untuk mempercepat pembangunan ekonomi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat tata kelola pemerintahan di Aceh, tutup Dek Fath. []
