Jubir Pemerintah Aceh Bantah Isu Putusan Final Bendera, Sebut Informasi Hoaks
PORTALNUSA.com | BANDA ACEH – Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, membantah informasi yang beredar di masyarakat mengenai adanya keputusan final Pemerintah Pusat terkait persoalan bendera Aceh.
Nurlis menegaskan, hingga Sabtu, 7 November 2026, pembahasan antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat masih berlangsung. Belum ada keputusan final sebagaimana diklaim dalam informasi yang beredar.
“Kabar tersebut tidak berdasar dan menyesatkan. Itu sarat kepentingan pihak tertentu yang ingin memperkeruh suasana politik serta merusak kondusivitas di Aceh,” kata Nurlis di Banda Aceh.
Ia menjelaskan, dalam sepekan terakhir Pemerintah Aceh terus melakukan komunikasi dan lobi dengan pemerintah pusat melalui sejumlah kementerian. Pembahasan tersebut mencakup tiga agenda penting, yakni persoalan bendera Aceh, kelanjutan dana otonomi khusus (otsus), serta pemanfaatan Lapangan Blang Padang.
Menurut Nurlis, keseriusan pemerintah daerah dalam memperjuangkan ketiga agenda tersebut juga ditunjukkan melalui pertemuan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dengan Presiden Prabowo Subianto.
Selain itu, Mualem bersama Wakil Gubernur Fadhlullah (Dek Fadh) juga menggelar serangkaian pertemuan dengan sejumlah menteri di Jakarta. Pertemuan tersebut turut melibatkan pimpinan dan anggota DPR Aceh.
Nurlis menyebut keterlibatan unsur eksekutif dan legislatif menunjukkan adanya koordinasi dalam memperjuangkan kepentingan Aceh di tingkat nasional.
Di tengah proses pembahasan tersebut, ia menyayangkan beredarnya informasi yang menyebut persoalan bendera telah memiliki keputusan final. Nurlis menilai informasi semacam itu berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan memicu kegaduhan di tengah masyarakat.
“Di saat Pemerintah Aceh dan DPR Aceh sedang memperjuangkan bendera, dana otsus, dan Lapangan Blang Padang, justru muncul informasi yang kontraproduktif. Itu tidak baik,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, terutama yang berkaitan dengan isu sensitif di Aceh.
Nurlis mengajak ulama, tokoh adat, pemuda, mahasiswa, dan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga suasana tetap kondusif serta memberikan ruang bagi proses komunikasi antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat.
“Pimpinan daerah saat ini sedang memperjuangkan kepentingan Aceh melalui jalur konstitusional dan bermartabat demi kepentingan seluruh rakyat Aceh,” katanya.[]
