Di Tengah Bencana Hidrometeorologi, KIA Terus Berupaya Tuntaskan Sengketa Informasi
PORTALNUSA.com | BANDA ACEH – Komisi Informasi Aceh (KIA) terus berupaya melakukan penyelesaian sengketa informasi publik yang masuk ke lembaga tersebut. Namun, penanganan sejumlah perkara menghadapi kendala menyusul bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, pada akhir November 2025 lalu.
Hal tersebut di ungkapkan Komisioner Komisi Informasi Aceh (KIA) Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Vicky Bastianda, ia mengatakan bahwa sepanjang tahun 2025 terdapat 50 perkara sengketa informasi publik yang teregister di KIA.
Dari jumlah itu, sebagian perkara telah diproses melalui mekanisme mediasi maupun ajudikasi nonlitigasi. Sementara itu, sebanyak 13 perkara dari register 2025 berhasil diselesaikan pada tahun 2026.
Vicky memaparkan, penanganan sengketa informasi tidak seluruhnya berjalan sesuai tahapan yang direncanakan. Bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah daerah di Aceh turut menjadi kendala, terutama terhadap permohonan yang melibatkan pihak-pihak dari wilayah terdampak.
Kondisi itu menjadi tantangan tersendiri bagi KIA dalam hal bisa memastikan setiap permohonan penyelesaian sengketa dapat diproses sesuai ketentuan dan memberikan kepastian kepada para pihak.
Menurut Vicky, penyelesaian sengketa informasi merupakan bagian penting dalam menjamin hak masyarakat untuk dapat memperoleh informasi dari badan publik. Oleh sebab itu, setiap permohonan harus ditangani secara profesional dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam mekanisme penyelesaian sengketa informasi, Komisi Informasi menggunakan dua jalur, yakni mediasi dan ajudikasi nonlitigasi. Mediasi adalah mengedepankan kesepakatan antara pemohon dan badan publik, sedangkan ajudikasi ditempuh apabila proses mediasi tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menarik diri dari perundingan.
Ketentuan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam Pasal 38, Komisi Informasi diwajibkan mulai mengupayakan penyelesaian sengketa paling lambat 14 hari kerja setelah menerima permohonan, dengan batas penyelesaian maksimal 100 hari kerja.
Sementara itu, putusan yang dihasilkan melalui kesepakatan mediasi bersifat final dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 39 undang-undang tersebut.
Dalam praktiknya, sengketa informasi publik dapat berkaitan dengan berbagai dokumen yang menyangkut kepentingan masyarakat, mulai dari dokumen lingkungan, perizinan, hingga penggunaan anggaran publik.
Sejumlah perkara yang pernah ditangani KIA pada 2026 juga menyangkut akses terhadap Laporan pertanggungjawaban keuangan dan anggaran, alokasi dan informasi tentang pokok pokok pikiran (pokir) DPRA dan DPRK, informasi izin usaha pertanian (IUP) informasi pertanahan, termasuk data Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) dan Hak Guna Usaha (HGU), hingga pertanggungjawaban dana desa serta dana bantuan operasional sekolah (BOS) pernah komisi informasi selesaikan.
Penyelesaian perkara ini menjadi bagian upaya untuk memperkuat keterbukaan informasi sekaligus mendorong badan publik untuk bisa lebih responsif dalam hal memenuhi hak masyarakat atas informasi.
Di tengah tantangan bencana dan dinamika penanganan perkara, KIA dituntut untuk tetap menjaga efektivitas penyelesaian sengketa. Sebab, keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif badan publik, melainkan salah satu fondasi transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang sedang berjalan. (Adv)














