Bendera Bulan Bintang Aceh Belum Final, Keputusan Ada di Tangan Presiden Prabowo

PORTALNUSA.com | BANDA ACEH – Polemik penggunaan Bendera Bulan Bintang Aceh hingga kini belum juga menemukan penyelesaian final dan titik terang. Sudah lebih 13 tahun sejak Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh disahkan, kepastian hukum tentang implementasinya masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh.

Di tengah belum adanya keputusan final tersebut, Radja Muhammad Husen, yang dikenal sebagai intelektual organik Aceh, mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah konkret guna mengakhiri polemik yang terus berulang.

Menurut Radja, apabila keputusan akhir memang berada di tangan Presiden sebagaimana disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, maka momentum tersebut harus dimanfaatkan untuk menghadirkan kepastian hukum untuk Aceh.

“Qanun sudah disahkan sejak 25 Maret 2013. Namun, sampai hari ini persoalan Bendera Bulan Bintang masih menggantung. Sekarang, sebagaimana ditegaskan Menko Yusril, keputusan akhir berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, Presiden harus menghadirkan kepastian, bukan membiarkan Aceh terus menunggu tanpa kejelasan,” kata Radja, Sabtu, 14 November 2026.

Ia juga meminta Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) terus mengawal penyelesaian persoalan tersebut melalui jalur politik dan konstitusional, hal itu penting, karena masyarakat bisa benar-benar yakin bahwa implementasi MOU Helsinki teraplikasikan.

Qanun Disahkan, Persoalan Belum Tuntas

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 disahkan pada 25 Maret 2013 melalui persetujuan bersama DPRA dan Pemerintah Aceh. Regulasi tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan kekhususan Aceh sebagaimana diatur dalam Pasal 246 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Namun, implementasi qanun harus menghadapi persoalan setelah pemerintah pusat mempersoalkan kesesuaian desain Bendera Aceh dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah.

Pada tahun 2016, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Keputusan Nomor 188.34-4791 Tahun 2016 yang membatalkan sejumlah ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013. Keputusan tersebut menyangkut ketentuan tertentu, bukan pembatalan keseluruhan qanun.

Persoalan itu kemudian menjadi bagian dari proses hukum di Mahkamah Agung. Melalui Putusan Nomor 47 P/HUM/2016 tanggal 14 Februari 2017, MA menyatakan permohonan pengujian materiil terhadap qanun tersebut tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon.

Disini artinya, putusan tersebut tidak memeriksa substansi desain Bendera Bintang Bulan maupun membatalkan keseluruhan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013.

Sementara itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016 berkaitan dengan pembatasan kewenangan eksekutif dalam membatalkan peraturan daerah. Kedua putusan tersebut tidak secara langsung mengadili Qanun Bendera Aceh.

Dengan demikian, persoalan status dan implementasi Bendera Bulan Bintang masih membutuhkan penjelasan serta penyelesaian melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Pemerintah Aceh Kembali Meminta Kepastian

Upaya penyelesaian kembali mengemuka pada Agustus 2026. Pemerintah Aceh dan DPRA menyepakati konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri untuk meminta kepastian hukum mengenai penggunaan Bendera Bintang Bulan.

Kesepakatan itu muncul setelah dinamika pengibaran bendera dalam rangka peringatan 21 tahun perdamaian Aceh pada 15 Agustus 2026.

Selanjutnya, pada 2 November 2026, Gubernur Muzakir Manaf bersama Wakil Gubernur Fadhlullah kembali meminta pemerintah pusat menuntaskan persoalan tersebut dalam rapat koordinasi di Jakarta.

Dalam perkembangan terbaru, Yusril Ihza Mahendra menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah menghimpun dokumen terkait Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 dengan mempertimbangkan MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

Yusril mengakui masih terdapat perbedaan pandangan antara Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat. Sejumlah alternatif penyelesaian juga telah dibahas melalui dialog dan musyawarah.

Dalam penjelasannya, keputusan akhir mengenai penyelesaian persoalan Bendera Aceh disebut berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, hingga kini belum ada keputusan final yang diumumkan.

Radja: Jangan Hanya Berhenti pada Dialog

Radja menilai, masyarakat Aceh membutuhkan lebih dari sekadar pertemuan dan konsultasi antarpemerintah. Menurutnya, seluruh proses dialog harus bermuara pada keputusan yang memberikan kepastian hukum.

Ia meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka status Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013, ruang lingkup keputusan Mendagri tahun 2016, serta implikasi putusan MA dan MK terhadap persoalan itu.

“Jangan biarkan masyarakat terus berada dalam ketidakpastian. Jika keputusan akhir memang berada di tangan Presiden Prabowo, maka sekarang momentum untuk menghadirkan penyelesaian. Aceh tidak membutuhkan polemik yang terus berulang, tetapi membutuhkan kepastian hukum dan penghormatan nyata terhadap kekhususannya,” ujarnya.

Radja juga meminta Presiden Prabowo, Pemerintah Aceh, DPRA, serta kementerian terkait memastikan proses penyelesaian berjalan secara transparan, konstitusional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Baginya, persoalan Bendera Bulan Bintang bukan semata-mata menyangkut simbol daerah, melainkan juga berkaitan dengan kepastian hukum, penghormatan terhadap kekhususan Aceh, dan komitmen menjaga perdamaian.

“Jangan sampai kegagalan menyelesaikan persoalan ini kembali memicu ketegangan dan rakyat menjadi korban. Perdamaian yang telah diperjuangkan dengan begitu mahal harus kita jaga bersama. Sekarang saatnya menghadirkan kepastian, bukan memperpanjang ketidakjelasan,” tutup Radja, yang juga merupakan inisiator Gerakan Asal Aceh. []