Pj Sekda Aceh Taufik Ikuti Apel Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi 2026

Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Aceh, Taufik, ST, M.Si, menghadiri Apel Gelar Pasukan Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Provinsi Aceh Tahun 2026 di Lapangan Mapolda Aceh, Rabu, 18 November 2026. (Foto: Humas Pemerintah Aceh/Kolase: Portalnusa.com)

PORTALNUSA.com | BANDA ACEH – Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Aceh, Taufik, ST, M.Si, menghadiri Apel Gelar Pasukan Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Provinsi Aceh Tahun 2026 di Lapangan Mapolda Aceh, Rabu, 18 November 2026.

Apel dipimpin langsung Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan. Peserta berasal dari gabungan kepolisian, TNI, Basarnas, BPBD, pemadam kebakaran (Damkar), Satpol PP, Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI), dan sejumlah instansi terkait lainnya.

Dalam amanatnya, Ruddi meminta seluruh unsur meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Menurutnya, cuaca ekstrem kini kian mengancam, sementara sebagian wilayah Aceh belum pulih sepenuhnya dari banjir dan longsor yang terjadi pada November 2025.

Ia mengungkapkan, BMKG sebelumnya sudah mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem untuk Aceh pada 14–16 November 2026. Peringatan itu dikeluarkan setelah dua bibit siklon tropis terpantau dan berpotensi meningkatkan intensitas hujan di sejumlah daerah.

Data Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) menunjukkan, sepanjang Januari hingga September 2026 terjadi 234 kejadian bencana di seluruh Aceh. Total kerugian ditaksir mencapai Rp186 miliar.

“Angka ini harus menjadi alarm bagi kita semua. Bencana hidrometeorologi di Aceh bukanlah kemungkinan yang jauh, melainkan ancaman yang nyata dan berulang,” ujar Ruddi.

Ruddi menegaskan, apel gelar pasukan tidak boleh berhenti sebagai seremoni. Kegiatan ini, kata dia, harus menjadi momentum memastikan kesiapan personel, sarana dan prasarana, peralatan, serta sistem komando dan komunikasi bila bencana benar-benar terjadi.

Apel mengusung tema “Siaga Bersama, Tangguh Menghadapi Bencana Hidrometeorologi demi Aceh yang Selamat”. Kapolda menyebut penanganan bencana tidak bisa dikerjakan satu pihak. Menurutnya, Polri, TNI, pemerintah daerah, Basarnas, BPBA, BMKG, relawan, hingga masyarakat harus bergerak bersama.

Ada enam hal yang ia tekankan kepada peserta apel: Memastikan kesiapan personel dan peralatan, memperkuat sistem peringatan dini dan komunikasi, memetakan wilayah rawan bencana beserta jalur evakuasi, mengutamakan keselamatan jiwa, memperkuat sinergi lintas instansi dan menjalankan tugas secara humanis, profesional, dengan tetap memperhatikan keselamatan personel.

Kapolda juga mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan mengikuti informasi resmi dari pemerintah maupun BMKG. Warga diminta tidak mudah percaya dan tidak menyebarkan kabar bohong atau hoaks soal bencana. Jika menemukan tanda-tanda awal bencana di lingkungan sekitar, warga diminta segera melapor ke aparat terdekat.[]