Safrizal ZA Pimpin Tim Wilayah Pelaksana Satgas Percepatan Rehab-Rekon di Aceh
PORTALNUSA.com | JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mandari) Tito Karnavian menunjuk Safrizal ZA memimpin Tim Wilayah Pelaksana Satgas Percepatan Rehab- Rekon Pascabencana di Aceh.
Penunjukan Safrizal ZA yang juga Dirjen Bina Adwil Kemendagri dan mantan Pj Gubernur Aceh 2024-2025 guna memperkuat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera, khususnya Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Khusus terkait komunikasi publik, Mendagri menugaskan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan sebagai contact person utama dalam penyampaian informasi penanganan pascabencana, yang terintegrasi dengan Media Center Menteri Komunikasi dan Digital.
“Untuk komunikasi publik yang di Aceh, posko harus spesifik menampilkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Aceh, dengan progres hari per hari, kontak person Pak Safrizal, yang merupakan Dirjen Bina Adwil Kemendagri, mantan Pj Gubernur Aceh (2024-2025) yang juga orang Aceh,” ujar Mendagri pada Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera, Kamis pekan lalu, 15 Januari 2026.
Rapat koordinasi membahas perkembangan penanganan pascabencana, mulai dari pendataan dampak, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, hingga progres rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur serta layanan pemerintahan.
Selain aspek teknis, rapat juga menekankan pentingnya komunikasi publik yang terkoordinasi. Informasi terkait penanganan pascabencana diharapkan dapat disampaikan secara konsisten, jelas, dan akurat kepada masyarakat, sehingga perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dipantau secara terbuka dan meningkatkan kepercayaan publik.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Safrizal ZA menyatakan kesiapan jajarannya untuk mengoptimalkan peran posko rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai pusat data, koordinasi, dan informasi publik.
“Kami siap menjalankan arahan dengan memperkuat fungsi posko sebagai pusat pengelolaan data, koordinasi lintas sektor, sekaligus sarana komunikasi publik agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” demikian Safrizal.[]
