Terkait Pemulihan Pascabencana, Pemerintahan Prabowo Secara Sistematis Melakukan Pembohongan Publik
PORTALNUSA.com | BANDA ACEH – Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana mengeluarkan satu pernyataan bahwa klaim Presiden Prabowo mengenai pemulihan pascabencana di Aceh hampir 100 persen adalah upaya sistemis membohongi publik dan mempertegas ketidakmampuan pemerintah dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh.
Siaran pers tertanggal 23 Maret 2026 tersebut dirilis bersama oleh Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), LBH Banda Aceh, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh, Yayasan Keadilan dan Perdamaian Indonesia (YKPI), International Centre for Aceh and Indian Ocean Studies, dan KontraS Aceh.
Berita terkait: Geger di Medsos: Presiden Prabowo Bohong soal Korban Bencana Aceh Tamiang Sudah Keluar dari Tenda
Disebutkan, upaya sistemis pembohongan publik oleh pemerintahan Prabowo sudah dilakukan sejak dua pekan pertama pascabanjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Mulai dari klaim Indonesia mampu tangani bencana Sumatra hingga yang terbaru Prabowo klaim pemulihan di Aceh hampir 100 persen dan warga tidak lagi di tenda pengungsian.
Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana menilai, klaim Prabowo bukan persoalan teknis akibat tidak mendapatkan informasi yang utuh. Namun klaim itu adalah upaya Prabowo membohongi publik untuk menutupi klaim-klaim “kesuksesan” rezimnya dalam penanganan bencana ekologis Sumatra yang kadung tersebar luas.
“Pola itu akan terus terjadi ke depan meskipun realitasnya selalu jauh dari kondisi yang dirasakan masyarakat di lapangan,” tandas pernyataan tersebut.
Juga disebutkan, struktur pemerintahan bergerak bersama-sama menyiapkan dan membuat narasi kepada publik bahwa kondisi di Aceh hampir pulih 100 persen.
Bahkan pada kunjungan Prabowo untuk shalat Idul Fitri di Aceh Tamiang, masyarakat dipaksa keluar dari tenda pengungsi dan pembongkaran tenda pengungsian hanya agar kondisi di Aceh Tamiang kelihatan pulih.
Upaya terstruktur pemerintahan Prabowo membohongi publik semakin memperjelas ketidakmampuan pemerintah dalam melakukan percepatan pemulihan pascabencana ekologis Sumatra di Aceh.
Penyambutan Prabowo di Aceh Tamiang tersebut cukup jelas, alih-alih mempercepat pembangunan hunian sementara untuk menyambut Lebaran sebagai mana janji pemerintah, pengurus negara malah memaksa masyarakat korban keluar dari tenda pengungsian di saat hunian sementara belum merata di dapatkan oleh korban.
Dalam penilaian Koaliasi Masyarakat Sipil Peduli Bencana, Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi belum berdampak besar mengingat Satgas tersebut hanya besar kekuasaan tapi tidak bisa melakukan eksekusi karena kewenangannya ada di tiap kementerian.
Satgas Pemantauan DPR RI juga tidak berjalan dalam melakukan pemantauan proses percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Satgas Pemantauan ini memiliki kewajiban untuk mempertanyakan klaim Prabowo soal pemulihan bencana di Aceh hampir 100 persen, karena klaim tersebut sangat jauh dari kondisi di lapangan. Atau jangan-jangan Satgas Pemantauan malah tidak melakukan pemantauan. Ini juga harus dikritisi,” tulis pernyataan itu.
Ditambahkan, “Kami perlu mempertegas bahwa masih banyak masyarakat Aceh yang belum dapat kembali ke rumah karena belum mendapatkan hunian sementara, dan masih banyak masyarakat yang tinggal seadanya di tenda-tenda pengungsian.”
Fasilitas umum juga masih belum pulih total, sekolah masih rusak dan tertimbun longsor sehingga memaksa anak sekolah belajar di tenda pengungsian maupun di runtuhan sekolah mereka.
“Terakhir, kami mendesak Presiden Prabowo agar menetapkan bencana ekologis Sumatra sebagai bencana nasional mengingat dampak kerusakan rumah, lahan pencaharian masyarakat, dan fasilitas umum yang begitu besar dan luas terjadi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Penetapan bencana nasional masih sangat relevan untuk percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana ekologis Sumatra yang sedang dilakukan oleh Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi,” demikian Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana.[]
