AICRF Desak Rehabilitasi Lahan Persawahan Korban Banjir Bandang di Pidie Jaya

PORTALNUSA.com | PIDIE JAYA – Lahan persawahan yang tertimbun lumpur banjir bandang di Kabupaten Pidie Jaya perlu penanganan mendesak mengingat sektor pertanian di wilayah tersebut menjadi salah satu andalan masyarakat.

Ketua Yayasan Ketangguhan Komunitas Aceh Indonesia (Aceh Indonesia Community Resilience Foundation/AICRF), Imran didampingi Sekretaris-nya, Dewi Phoennadiyani kepada media ini, Minggu, 10 Mei 2026 mengatakan, pihaknya sudah memantau langsung kondisi lahan persawahan di Kecamatan Meurah Dua dan Kecamatan Meureudu.

Salah satu lokasi yang mengalami dampak paling parah adalah Desa Beuringen, Kecamatan Meurah Dua, di mana lahan persawahan masyarakat hingga kini masih mengalami kerusakan berat pascabanjir bandang Aceh pada 26 November 2025.

Hasil pemantauan lapangan menunjukkan sekitar 32 hektare hamparan persawahan di Desa Beuringen masih tertimbun lumpur dengan ketebalan berkisar antara 5 cm hingga 1,5 meter.

Memasuki lima bulan pascabencana, lahan tersebut belum mendapatkan penanganan signifikan agar dapat kembali difungsikan sebagai sumber mata pencaharian masyarakat. Kondisi serupa juga dialami sejumlah desa tetangga di wilayah Kecamatan Meurah Dua.

Warga Desa Beuringen yang ditemui di lokasi menyampaikan kekecewaan atas lambatnya tindak lanjut pemulihan. Menurut mereka, berbagai pihak telah silih berganti datang meninjau langsung kondisi kerusakan, namun hingga kini belum terlihat langkah konkret dalam rehabilitasi lahan pertanian yang rusak berat.

“Banyak pihak datang melihat kondisi kami, tetapi sampai lima bulan pascabencana belum ada tanda-tanda perbaikan nyata terhadap lahan persawahan, termasuk desa-desa sekitar yang mengalami nasib serupa,” ungkap salah seorang warga.

Masyarakat mendesak agar normalisasi Sungai Krueng Meureudu segera dilakukan guna mengurangi risiko luapan air ke permukiman warga dan lahan pertanian saat curah hujan tinggi. Selain itu, perbaikan jaringan irigasi di sekitar area persawahan dinilai sangat penting untuk memastikan keberlangsungan aktivitas pertanian masyarakat di masa mendatang.

Warga juga berharap pemerintah bersama lintas instansi terkait dapat segera mengambil langkah kolaboratif dalam menangani sedimentasi lumpur di lahan sawah agar petani dapat kembali menggarap lahan mereka secara produktif.

Menurut Ketua AICRF, Imran keterlambatan pemulihan lahan pertanian berpotensi memperpanjang tekanan ekonomi masyarakat pedesaan sekaligus mengganggu ketahanan pangan lokal.

“Pemulihan pascabencana tidak hanya soal infrastruktur umum, tetapi juga menyangkut keberlangsungan hidup petani. Lahan pertanian harus menjadi prioritas agar masyarakat dapat bangkit secara ekonomi,” tegas Imran.

AICRF mendorong pemerintah daerah, pemerintah provinsi, Balai Wilayah Sungai, dinas pertanian, serta Dinas Pertanahan/Kantor Wilayah Pertanahan untuk turut membantu melakukan pemetaan ulang batas kepemilikan tanah masyarakat yang terdampak.

Selain itu, seluruh pemangku kepentingan diharapkan mempercepat rehabilitasi lahan sawah, normalisasi sungai, serta pemulihan sistem irigasi melalui kerja sama lintas sektor yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Yayasan Ketangguhan Komunitas Aceh Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses pemulihan masyarakat terdampak bencana, khususnya dalam sektor pertanian dan mata pencaharian, pendidikan, kesehatan, serta penguatan ketangguhan komunitas secara menyeluruh.[]