Mualem Terima Pimpinan MPU Aceh, Bahas MTQ Nasional 2028 dan Isu Strategis Daerah
PORTALNUSA.com | BANDA ACEH – Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menerima kunjungan silaturahmi jajaran pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh di Meuligoe Gubernur Aceh, Rabu, 3 Juni 2026. Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis keagamaan, sosial, hingga pembangunan Aceh.
Rombongan MPU Aceh dipimpin Ketua MPU Aceh Tgk H Faisal Ali, didampingi Wakil Ketua MPU Aceh Abi Bayu, Abon Muhib, Abiya Hatta, serta Kepala Sekretariat MPU Aceh Zahrol Fajri. Kunjungan tersebut juga menjadi ajang silaturahmi dalam suasana Iduladha 1447 Hijriah.
Dalam pertemuan itu, Mualem yang didampingi sejumlah pejabat Pemerintah Aceh menyambut baik berbagai masukan dan pandangan yang disampaikan pimpinan MPU Aceh terkait pembangunan daerah dan persoalan keumatan.
Salah satu agenda yang menjadi perhatian adalah persiapan Aceh sebagai tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional ke-33 pada 2028. MPU Aceh mendorong Pemerintah Aceh segera membentuk kepanitiaan agar persiapan dapat dilakukan lebih matang, mulai dari penetapan arena utama, penyediaan sarana pendukung, hingga penganggaran secara bertahap.
Selain itu, MPU Aceh juga menyoroti perlunya percepatan penanganan dampak bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah Aceh pada akhir 2025. Menurut MPU, sejumlah infrastruktur publik, fasilitas pendidikan, sarana ekonomi masyarakat, dan rumah warga masih membutuhkan perhatian agar proses pemulihan berjalan optimal.
Persoalan lingkungan turut menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut. Pimpinan MPU Aceh meminta pemerintah mengambil langkah tegas terhadap aktivitas tambang ilegal yang dinilai berpotensi merusak lingkungan dan mencemari sumber air masyarakat.
Di sektor ekonomi syariah, MPU Aceh menekankan pentingnya mempertahankan kewenangan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sesuai regulasi kekhususan Aceh. Langkah tersebut dapat mendukung penguatan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan pendapatan Aceh.
MPU Aceh juga mengusulkan penyempurnaan regulasi pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana keagamaan lainnya melalui Baitul Mal Aceh agar pemanfaatannya semakin efektif dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan menjadi momentum memperkuat sinergi antara ulama dan umara dalam mendukung pembangunan Aceh yang berlandaskan nilai-nilai syariat Islam dan kepentingan masyarakat.[]
