Sekda Aceh: Jangan Sekadar Pulihkan Kerusakan, Bangun Ekonomi yang Lebih Tangguh

Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir menyampaikan pentingnya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi lahan pertanian terdampak bencana dalam Aceh Economic Forum (AEF), di Banda Aceh, Rabu, 19 Agustus 2026. (Foto: Humas Pemerintah Aceh/Kolase by. Portalnusa.com)

PORTALNUSA.com | BANDA ACEH – Pemerintah Aceh mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi lahan pertanian yang terdampak bencana hidrometeorologi. Langkah ini dinilai penting guna memulihkan aktivitas petani sekaligus tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Aceh.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M. Nasir, S.IP, M.PA saat menghadiri Aceh Economic Forum (AEF) Agustus 2026 di Auditorium Teuku Umar, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Banda Aceh, Rabu, 19 Agustus 2026.

Forum yang mengangkat tema “Percepatan Progres Rekonstruksi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian untuk Pertumbuhan Ekonomi Aceh yang Terakselerasi” tersebut menjadi bagian untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah, Bank Indonesia dan pemangku kepentingan dalam usaha percepatan pemulihan di sektor pertanian.

Kegiatan turut dihadiri Wakil Wali Kota Banda Aceh Afdhal Khalilullah, Kepala Biro Perekonomian Setda Aceh, serta jajaran Bank Indonesia Provinsi Aceh, termasuk Kepala Perwakilan BI Aceh Agus Chusaini dan Deputi Kepala Perwakilan BI Aceh Hertha Bastiawan.

Puluhan Ribu Hektare Lahan Terdampak

M. Nasir menyebut bencana hidrometeorologi berdampak cukup besar terhadap sektor pertanian Aceh. Dari data yang ada, sekitar 57.485 hektare sawah dan 60.438 hektare perkebunan terdampak.

Sementara, sekitar 40.852 hektare sawah dan 40.418 hektare perkebunan telah masuk dalam proses pemulihan.

Ini berarti, pekerjaan pemulihan masih menyisakan lahan dalam jumlah besar yang membutuhkan penanganan agar bisa kembali produktif.

Pemerintah Aceh juga mencatat dukungan Kementerian Pertanian untuk pemulihan Aceh mencapai sekitar Rp2,5 triliun, dengan alokasi bagi Pemerintah Aceh sebesar Rp515,2 miliar.

Hingga 11 Agustus 2026, realisasi anggaran tersebut mencapai Rp264,4 miliar atau sekitar 51,3 persen.

Sekda menegaskan rehabilitasi lahan tidak dapat berjalan sendiri. Pemulihan harus dilakukan secara terpadu dengan perbaikan irigasi dan berbagai infrastruktur pendukung pertanian.

Menurutnya, ketika lahan kembali produktif, petani dapat kembali menggarap sawah dan kebun, produksi pangan meningkat, serta aktivitas ekonomi masyarakat ikut bergerak.

Roda Ekonomi harus tetap berjalan

Di tengah proses pemulihan pascabencana, perekonomian Aceh pada Triwulan II 2026 tercatat tumbuh 4,86 persen secara tahunan. Sementara pertumbuhan ekonomi Aceh pada Semester I 2026 mencapai 4,48 persen.

Angka tersebut, kata Sekda, menjadi modal penting untuk terus menjaga momentum pemulihan ekonomi daerah.

Karena itu, percepatan rehabilitasi sektor pertanian dinilai tidak hanya berkaitan dengan pemulihan infrastruktur atau lahan yang rusak, tetapi juga menyangkut keberlangsungan mata pencaharian masyarakat dan ketahanan ekonomi Aceh.

M. Nasir berharap AEF tidak berhenti sebagai forum diskusi, tetapi menghasilkan langkah konkret yang dapat segera diterapkan di lapangan.

Pemerintah Aceh, kata dia, siap memperkuat sinergi dengan Pemerintah Pusat, Bank Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan untuk mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Yang ingin kita bangun bukan hanya kembali apa yang telah rusak, tetapi juga fondasi ekonomi Aceh yang lebih kuat, produktif, inklusif, dan tangguh,” ujar M. Nasir. []