Komisi Informasi Aceh Visitasi BBPOM, Dorong Keterbukaan Informasi Publik Semakin Proaktif

PORTALNUSA.com | BANDA ACEH – Komisi Informasi Aceh (KIA) melakukan visitasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Aceh, Senin, 21 September 2026.

Kunjungan, berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan BBPOM Aceh itu diterima Kepala BBPOM Aceh Riyanto. Visitasi merupakan bagian dari rangkaian Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 untuk melihat implementasi, inovasi, serta strategi BBPOM Aceh dalam menyediakan informasi kepada masyarakat.

Wakil Ketua KIA Sabri hadir bersama Komisioner Bidang Sosialisasi, Edukasi dan Komunikasi Publik M. Nasir, Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Vicky Bastianda, serta Tenaga Ahli Monev KIP 2026 Mariati dan Nasir Nurdin.

Riyanto mengatakan keterbukaan informasi di BBPOM Aceh tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kewajiban badan publik, tetapi juga memastikan informasi mudah diakses, dipahami dan dimanfaatkan masyarakat.

“Karena itu, kami terus memperkuat pelayanan PPID melalui digitalisasi, inovasi, kolaborasi, serta penyampaian informasi yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Riyanto.

Menurutnya, keterbukaan informasi dilakukan melalui berbagai kanal, termasuk subsite aceh.pom.go.id dan aplikasi PPID BPOM Mobile, serta publikasi informasi berkala, serta-merta dan daftar informasi publik.

BBPOM Aceh juga memaparkan sejumlah inovasi, di antaranya SANGER Ureueng Aceh, KORPORASI, JANET, ATM BPOM, SIGARANG, MALAHAYATI, E-JAMEE, AKU BPOM, BERSAMA UMKM dan KUIS PINTAR.

Salah satu yang mendapat perhatian adalah SANGER Ureueng Aceh, inovasi edukasi dan pengawasan pangan aman melalui warung kopi sebagai ruang interaksi sosial masyarakat Aceh. Program yang dikembangkan sejak 2022 tersebut telah menyasar 1.540 warung kopi se-Aceh dan melibatkan Pramuka SAKA POM.

KIA Apresiasi Inovasi BBPOM Aceh

Wakil Ketua KIA Sabri menyampaikan apresiasi terhadap komitmen BBPOM Aceh dalam memperkuat keterbukaan informasi, termasuk melalui inovasi pelayanan dan pengembangan berbagai kanal komunikasi publik.

Komisioner KIA Vicky Bastianda berharap capaian itu dapat terus dipertahankan dan dikembangkan, bahkan menjadi inspirasi bagi badan publik lainnya.

“Keterbukaan informasi publik yang sudah berjalan baik ini dapat terus dijaga. Semangat keterbukaan informasi tersebut juga diharapkan dapat dibagikan kepada SKPA maupun instansi vertikal lainnya,” ujar Vicky.

Sementara itu, Tenaga Ahli Monev KIP 2026 Nasir Nurdin menilai inovasi BBPOM Aceh yang mengangkat kearifan lokal menjadi salah satu kekuatan dalam membangun komunikasi dengan masyarakat.

Menurutnya, penggunaan nama seperti MALAHAYATI, E-JAMEE, SANGER Ureueng Aceh dan SIGARANG menunjukkan kreativitas dalam menyampaikan informasi publik.

“Tim kreatif BBPOM Aceh sangat inovatif. Ini menjadi sesuatu yang menarik dalam membangun komunikasi dengan masyarakat,” kata Nasir Nurdin.

Ia juga mengapresiasi hubungan BBPOM Aceh dengan media yang dinilai turut memperkuat penyebarluasan informasi kepada publik.

Dorong Informasi Lebih Proaktif

Komisioner KIA M. Nasir mengatakan visitasi tidak menemukan hal yang perlu diklarifikasi lebih lanjut. Ia juga mengapresiasi adanya dukungan anggaran khusus untuk PPID di BBPOM Aceh.

Menurutnya, keterbukaan informasi memiliki dua sisi yang tidak terpisahkan, yakni hak masyarakat untuk mengetahui dan kewajiban badan publik memberikan informasi.

“Apa yang sudah dilakukan BBPOM Aceh ini diharapkan dapat terus dipertahankan dan menjadi contoh yang dapat ditiru oleh badan publik lainnya,” ujarnya.

M. Nasir juga mendorong BBPOM Aceh mengembangkan penyampaian informasi yang lebih proaktif, termasuk melalui sistem notifikasi untuk informasi berkala dan serta-merta serta penyusunan buku saku informasi yang dikecualikan.

Ke depan, BBPOM Aceh menyiapkan sejumlah strategi penguatan keterbukaan informasi, mulai dari peningkatan kapasitas SDM PPID, digitalisasi layanan, penyediaan sarana layanan yang inklusif hingga penguatan kolaborasi dan inovasi.

Riyanto berharap hasil visitasi menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.

“Kami berharap masukan dari Komisi Informasi Aceh dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus penguatan bagi BBPOM Aceh untuk menghadirkan keterbukaan informasi yang semakin transparan, inklusif, responsif dan mudah diakses,” tutupnya. [ ]