Pasca Bencana, Kemenko PRR dan Pemkab Pidie Fokus Empat Sektor Utama
PORTALNUSA.com | PIDIE – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie bersama Kementerian Koordinator Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Kemenko PRR) memperkuat koordinasi penanganan pascabencana hidrometeorologi dengan memfokuskan perhatian pada empat sektor utama.
Keempat sektor tersebut meliputi infrastruktur, pertanian, perumahan, dan perikanan. Fokus ini mencakup percepatan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi serta pemetaan kebutuhan masyarakat terdampak.
Kesepakatan tersebut mengemuka dalam rapat pembahasan kajian dan evaluasi perkembangan penanganan pascabencana yang berlangsung di ruang rapat Sekretariat Pemkab Pidie, Rabu petang, 30 September 2026.
Rapat dihadiri Plt Kepala Pelaksana BPBD Pidie yang juga Asisten III Setdakab Pidie, Apriadi Ahmad, S.Sos, bersama sejumlah pimpinan dan perwakilan instansi teknis terkait. Sementara Kemenko PRR diwakili Tim Satgas PRR, Hotman Sahat Gayus.
“Empat sektor itu meliputi infrastruktur, pertanian, perumahan, dan perikanan. Pembahasannya mencakup realisasi kegiatan konstruksi, rehabilitasi sawah dan tambak, penyediaan benih, bantuan stimulan dari Kementerian Sosial, serta tindak lanjut pembangunan hunian tetap (huntap),” kata Apriadi kepada PORTALNUSA.com, Kamis, 1 Oktober 2026.
Menurut Apriadi, Pemkab Pidie terus memperkuat koordinasi dan monitoring untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di sejumlah wilayah yang terdampak bencana hidrometeorologi.
Upaya tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi, evaluasi instrumen monitoring dan evaluasi (monev), serta peninjauan langsung ke sejumlah lokasi terdampak.
Sementara itu, Hotman Sahat Gayus mengatakan Kemenko PRR bersama Kementerian Dalam Negeri dan kementerian/lembaga teknis terkait terus melakukan monitoring dan pengecekan lapangan untuk memastikan perkembangan penanganan pascabencana berjalan sesuai kebutuhan.
“Dalam penanganan ini, tentunya kami berharap gugus tugas di daerah memperkuat koordinasi dengan gugus tugas pusat dan provinsi, termasuk dalam pengisian instrumen monev. Dengan demikian, data yang terkumpul dapat menjadi dasar analisis dan pemetaan kebutuhan secara akurat,” ujarnya.
Ia menambahkan, tim Kemenko PRR juga mencermati langsung sektor-sektor yang terdampak untuk memastikan kondisi di lapangan sekaligus mengidentifikasi kebutuhan yang masih harus ditindaklanjuti.
Selain sektor pertanian dan perumahan, monitoring dan evaluasi juga mencakup kondisi infrastruktur, fasilitas pendidikan, serta dampak bencana terhadap lahan pertanian dan tambak di sejumlah wilayah Pidie.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat basis data penanganan pascabencana sekaligus mempercepat tindak lanjut rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai kebutuhan masyarakat terdampak. []
