Dek Gam Apresiasi Polda Aceh Tangkap Penimbun Solar, Antrean di SPBU Mulai Menghilang
PORTALNUSA.com | BANDA ACEH – Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Aceh mulai menghilang sejak 19 Oktober 2026. Kondisi ini mendapat apresiasi dari Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Nazaruddin Dek Gam, yang menilai penindakan terhadap pelaku penimbunan solar perlu terus dilakukan.
Dek Gam mengapresiasi langkah Polda Aceh dalam menindak para pelaku penimbunan BBM bersubsidi. Menurutnya, penegakan hukum penting untuk menjaga distribusi solar agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan demi keuntungan pihak tertentu.
“Saya mengapresiasi Polda Aceh yang sudah bekerja untuk menangkap para pelaku penimbun solar di Aceh,” kata Nazaruddin Dek Gam, Senin, 26 Oktober 2026.
Ia menilai, kelancaran pasokan solar di SPBU sangat penting bagi masyarakat, terutama pengemudi angkutan dan pelaku usaha yang bergantung pada BBM tersebut untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.
Karena itu, Dek Gam berharap penindakan terhadap praktik penimbunan tidak berhenti pada penangkapan pelaku, tetapi diikuti dengan pengawasan distribusi secara berkelanjutan.
“Saya berharap pengawasan terhadap penyaluran solar bersubsidi terus diperkuat, sehingga BBM yang diperuntukkan bagi masyarakat dapat diterima oleh pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Menurut anggota Komisi III DPR RI tersebut, pengawasan yang konsisten diperlukan untuk mencegah penimbunan dan penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi kembali terjadi.
Ia juga berharap kondisi SPBU di Aceh yang mulai lancar dapat terus dipertahankan sehingga masyarakat tidak kembali menghadapi antrean panjang untuk mendapatkan solar.
Upaya menjaga distribusi BBM, lanjutnya, membutuhkan kerja sama seluruh pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum dan instansi yang berwenang mengawasi penyaluran BBM bersubsidi.
“ Saya berharap kondisi SPBU di Aceh yang kini semakin lancar dapat terus dipertahankan demi mendukung aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah,” katanya. []
