Banleg DPRK Pidie Jaya Temui Menteri Ekraf, Dorong Pembentukan Dinas Budparkraf

Perbesar

PORTALNUSA.com | PIDIE JAYA – Badan Legislasi (Banleg) DPRK Pidie Jaya mendorong pembentukan Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Budparkraf) sebagai upaya untuk memperkuat pengelolaan potensi daerah sekaligus guna membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat.

Upaya tersebut disampaikan dalam audiensi Banleg DPRK Pidie Jaya dengan Menteri Ekonomi Kreatif RI, Teuku Riefky Harsya, di Kantor Kementerian Ekonomi Kreatif, Autograph Tower Thamrin Nine, Jakarta Pusat, Senin, 2 November 2026.

Dalam pertemuan itu, rombongan Banleg membahas mengenai pentingnya penguatan kelembagaan daerah yang akan mampu mengintegrasikan sektor kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif dalam satu tata kelola yang lebih terarah.

Ketua Banleg DPRK Pidie Jaya, Nazaruddin Ismail, mengatakan pembentukan Dinas Budparkraf diperlukan agar pengembangan ketiga sektor tersebut dapat berjalan lebih terkoordinasi, efektif, dan berkelanjutan.

“Ini sebagai langkah dalam mengintegrasikan pengelolaan sektor kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif agar lebih terarah, efektif dan berkelanjutan,” kata Nazaruddin kepada PORTALNUSA.com, Selasa, 3 November 2026.

Politisi Partai Demokrat tersebut menjelaskan, dalam audiensi tersebut pihaknya juga memaparkan sejumlah potensi ekonomi kreatif yang dimiliki Pidie Jaya. Potensi itu meliputi seni dan budaya, kerajinan, kuliner khas daerah, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), industri kreatif, hingga pariwisata berbasis kearifan lokal.

Menurut Nazaruddin, berbagai potensi tersebut perlu mendapat perhatian dan pengelolaan yang lebih serius agar mampu memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah.

Ia menilai, sektor ekonomi kreatif tidak hanya berpeluang meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga membuka lapangan kerja serta menyediakan ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi.

Karena itu, Banleg DPRK Pidie Jaya berharap konsultasi dengan Kementerian Ekonomi Kreatif dapat membuka ruang sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, terutama dalam memperkuat kebijakan serta kelembagaan yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif.

“Pembentukan Dinas Budparkraf diharapkan tidak sekadar menjadi perubahan struktur organisasi, tetapi menjadi langkah strategis dalam menghadirkan tata kelola pembangunan yang mampu mengangkat identitas daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pidie Jaya,” ujarnya.

Audiensi tersebut dipimpin Ketua Banleg Nazaruddin Ismail, didampingi Wakil Ketua Banleg Juraidazl, T. Guntara, Said Syahrul, M. Lutfi, Bustami, Azrizal Saputra, Faisal, dan Samsul Bahri. Turut serta tenaga ahli DPRK, Drs. Bahrom Rasyid, serta Kepala Bagian Hukum DPRK Pidie Jaya, Yurliana, SH, MH. []