PORTALNUSA.com | BANDA ACEH – Kedatangan Presiden Jokowi ke Aceh untuk memulai (kick off) pemulihan hak para korban pelanggaran HAM berat masa lalu yang akan dilakukan di Pidie (lokasi Rumoh Geudong, Desa Bili, Kemukiman Aron, Kecamatan Geulumpang Tiga), Selasa, 27 Juni 2023 ditanggapi beragam oleh berbagai elemen masyarakat di provinsi ini.
LSM Kaukus Peduli Aceh (KPA) dalam rilisnya yang diterima Portalnusa.com menulis kedatangan Presiden Jokowi ke Aceh untuk pemulihan hak para korban pelanggaran HAM akan sangat menyayat hati keluarga korban tragedy Beutong Ateuh, yang juga diduga sebagai pelanggaran HAM berat namun tidak masuk dalam pengakuan dan penyesalan oleh negara.
“Patut disayangkan, karena tragedi pembantaian terhadap Tgk Bantaqiyah dan santrinya yang dilakukan oleh oknum aparat keamanan paling sadis, bahkan masih menyisakan luka yang mendalam, namun tidak masuk dalam pengakuan negara yang diumumkan oleh Presiden beberapa waktu lalu,” tulis Koordinator KPA, Muhammad Hasbar.
Baca: Mahfud Tiba di Aceh, Begini Penjelasannya tentang Pelanggaran HAM Berat di Rumoh Geudong
Menurut Hasbar, secara umum diketahui bahwa Tgk Bantaqiah adalah seorang ulama Aceh yang memimpin pesantren di Beutong Ateuh. Pesantren yang bernama Babul Al Nurillah tersebut dituduh oleh oknum aparat TNI sebagai tempat penyembunyian alat logistik GAM.
Pembantaian di Pesantren Babul Al Nurillah yang terjadi 23 Juli 1999, menurut Hasbar dilakukan oleh oknum TNI di bawah kendali operasi (BKO) Korem11/Lilawangsa yang terdiri pasukan Yonif 131 dan 133 dengan didukung satu pleton pasukan dari Batalyon 328 Kostrad. Dalam tragedi itu tercatat lebih kurang 56 orang tewas dan hilang. Selain itu, ratusan orang trauma.
“Tentu tidak adil jika negara (Presiden) mengakui pelanggaran HAM berat hanya tiga lokasi di Aceh, yaitu Rumoh Geudong Pidie, Simpang KKA di Aceh Utara, dan Jambo Keupok Aceh Selatan. Sedangkan pelanggaran HAM berat lainnya tidak dimasukkan ke dalam catatan negara, termasuk tragedi Beutong Ateuh, padahal bukti dan saksi sejarah masih ada,” ujar Hasbar.
Hasbar menambahkan, dalam kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Aceh, ia bersama keluarga korban tragedi Beutong Ateuh akan melakukan upaya advokasi langsung, apapun risikonya.
“Kami akan mengajak semua LSM dan organisasi mahasiswa untuk menyampaikan tuntutan ini secara langsung kepada Presiden Jokowi agar tragedi Beutong Ateuh diakui oleh negara sebagai pelanggaran HAM berat masa lalu dan negara harus meminta maaf serta melakukan upaya pemulihan korban,” demikian pernyataan KPA.[]
