Temuan BPK pada Proyek Puskesmas Teupah Selatan, Dinkes Simeulue Sebut Denda Dipotong dari Sisa Pembayaran
PORTALNUSA.com | SIMEULUE – Pelaksanaan proyek renovasi atau penambahan ruang Puskesmas Teupah Selatan, Kabupaten Simeulue, Tahun Anggaran 2025 menjadi perhatian serius setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh mencatat adanya kewajiban finansial terkait pekerjaan tersebut yang harus ditindaklanjuti.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Aceh Nomor 17.B/T/LHP/DJPKN-V.BAC/PPD.01/06/2026 tertanggal 17 Juni 2026, terdapat dua komponen temuan pada proyek yang dikerjakan CV AZZ.
Keduanya meliputi denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp197.413.304,40 dan kekurangan volume pekerjaan senilai Rp4.401.353,75.
Dengan demikian, total nilai kedua komponen tersebut mencapai Rp201.814.658,15.
Temuan ini menjadi perhatian karena tindak lanjut pengembalian keuangan daerah harus segera dipastikan sesuai ketentuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan dari BPK.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Simeulue, Suherman, ketika dikonfirmasi portalnusa.com, mengatakan dirinya belum dapat memberikan penjelasan secara rinci dikarenakan baru saja menjabat sebagai kepala dinas.
” Terkait temuan BPK RI pembangunan Puskesmas Teupah Selatan tahun 2025, karena saya ini kan baru saja menjabat sebagai Kadinkes Simeulue, jadi informasi lebih akurat bisa dikonfirmasi kepada PPTK dan Sekretaris Dinas Kesehatan,” demikian ujarnya.
Sementara itu, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Riswanto, saat dikonfirmasi melalui telepon mengatakan, bahwa persoalan itu bukan semata-mata karena kontraktor tidak membayar denda.
Menurutnya, masih terdapat sisa pembayaran pekerjaan kepada kontraktor yang belum diselesaikan Dinas Kesehatan dengan nilai sekitar Rp600 juta lebih.
“Sepengetahuan saya, kontraktor pelaksana bukan tidak membayar denda, melainkan karena masih terdapat sisa pembayaran pekerjaan kepada pihak kontraktor yang belum dibayarkan oleh Dinas Kesehatan, dengan nilai sekitar Rp600 juta lebih,” jelas Riswanto.
Ia juga menyampaikan, nilai denda nantinya akan diperhitungkan dan dipotong melalui mekanisme Surat Perintah Membayar (SPM) saat proses pembayaran sisa anggaran pekerjaan telah dilakukan.
“Nilai denda tersebut nanti akan langsung diperhitungkan dan dipotong melalui SPM pada saat proses pembayaran sisa anggaran pekerjaan yang masih menjadi kewajiban Dinas Kesehatan,” tambahnya.
Dinkes Akui Belum Bayar 100 Persen
Penjelasan serupa juga disampaikan Sekretaris Dinas Kesehatan Simeulue, Barlian. Saat dikonfirmasi melalui telepon, ia membenarkan nilai temuan itu dan menyebut pihaknya telah melayangkan surat teguran kepada kontraktor.
“Insyaallah, nilai tersebut sudah sesuai. Untuk teguran, berdasarkan komunikasi dengan staf PPTK, sudah kita surati satu kali. Perlu kami sampaikan juga bahwa pekerjaan renovasi Puskesmas Teupah Selatan ini memang belum dibayar 100 persen,” ungkap Barlian.
Pernyataan itu menyatakn bahwa memang masih terdapat proses penyelesaian pembayaran pekerjaan yang berjalan bersamaan dengan tindak lanjut temuan BPK.
Sementara itu, pihak Inspektorat Kabupaten Simeulue ketika dikonfirmasi mengingatkan kembali adanya ketentuan batas waktu tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK selama 60 hari, walau pembayaran pekerjaan belum dilakukan secara penuh.
Ketentuan tersebut menjadi perhatian dalam memastikan penyelesaian temuan berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.
Menunggu Kepastian Penyelesaian
Persoalan ini tentu menyisakan sejumlah hal yang perlu dipastikan, terutama realisasi pemotongan denda, penyelesaian kekurangan volume pekerjaan, serta status tindak lanjut rekomendasi BPK.
Dinas Kesehatan Simeulue bersama pihak terkait diharapkan dapat segera memastikan seluruh kewajiban yang tercantum dalam hasil pemeriksaan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
Publik juga berhak mengetahui apakah mekanisme pemotongan melalui sisa pembayaran tersebut telah direalisasikan atau masih dalam proses administrasi.
Transparansi penyelesaian temuan ini penting guna memastikan pengelolaan anggaran pembangunan menyangkut fasilitas kesehatan berjalan akuntabel dan tidak menyisakan kewajiban keuangan daerah yang belum dituntaskan. []
