RPKB Aceh 2026 Dievaluasi, AICRF Minta Garis Komando Bencana Diperjelas
PORTALNUSA.com | BANDA ACEH – Yayasan Ketangguhan Komunitas Aceh Indonesia (AICRF) meminta Pemerintah Aceh segera memperkuat draf Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Provinsi Aceh Tahun 2026, utamanya dalam pengaturan sistem komando penanganan darurat bencana.
Masukan itu disampaikan AICRF dalam forum uji publik draf RPKB yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) di Aula Kantor Bappeda Aceh, Selasa, 10 November 2026.
Dalam forum tersebut, Ketua AICRF Imran di dampingi Sekretaris Dewi Phoennadiyani hadir sebagai penanggap dan menyampaikan sejumlah catatan terkait aspek kebijakan, struktur organisasi, serta teknis operasional penanganan bencana.
AICRF menilai penerapan sistem komando tunggal (single command system) perlu ditegaskan dalam dokumen tersebut. Dengan sistem ini, seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan darurat, termasuk instansi pemerintah, TNI, Polri, organisasi masyarakat sipil, dan relawan, harus bekerja berdasarkan arahan komandan penanganan darurat bencana.
Menurut Imran, kejelasan garis komando diperlukan agar koordinasi antarlembaga berjalan efektif dan tidak terjadi tumpang tindih atas kewenangan ketika bencana terjadi.
“Dokumen RPKB harus tegas mengatur bahwa seluruh personel gabungan, baik dari instansi vertikal, TNI, Polri, maupun CSO/relawan yang diperbantukan, dilepaskan sementara dari komando administratif asalnya dan tunduk sepenuhnya di bawah perintah taktis Komandan PDB Provinsi Aceh,” ujar Imran.
Masukan itu merujuk pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB).
Selain persoalan komando, AICRF juga menyoroti tentang struktur organisasi dalam Bab IV draf RPKB. Mereka meminta agar pembagian tugas setiap bidang diperjelas, khususnya antara Bidang Operasi dan Bidang Logistik, sehingga tidak terjadi duplikasi fungsi dan tanggung jawab.
AICRF turut mengusulkan agar pembentukan dan aktivasi struktur pos komando dilakukan secara modular. Artinya, susunan personel dan fungsi posko dapat disesuaikan dengan tingkat serta perkembangan kondisi bencana di lapangan.
Dalam aspek administrasi operasi, AICRF mendorong agar setiap rencana aksi penanganan insiden harian atau Incident Action Plan (IAP) mendapat pengesahan Komandan Penanganan Darurat Bencana (PDB).
Sementara itu, di luar aspek operasional, AICRF berharap perhatian terhadap persoalan lingkungan dalam perencanaan penanggulangan bencana. Pihaknya mengusulkan keterlibatan sejumlah instansi terkait, antara lain dinas perkebunan, pertanian, pertambangan, dan lingkungan hidup, guna memperkuat pengawasan kawasan konsesi perusahaan serta penanganan kerusakan lingkungan, terutama di wilayah hulu.
Atas hal tersebut AICRF berharap berbagai masukan bisa menjadi bahan penyempurnaan draf RPKB Aceh 2026. Dengan demikian, dokumen itu tak hanya mengatur koordinasi antarlembaga, namun bisa memberikan pedoman operasional yang jelas, terukur, dan dapat dengan jelas diterapkan ketika terjadi keadaan darurat bencana.
Penyempurnaan dokumen, dinilai penting supaya seluruh unsur penanganan bencana memiliki pemahaman yang sama tentang tugas, tanggung jawab, dan mekanisme koordinasi di lapangan. []
