PORTALNUSA.com | BANDA ACEH – Ketua Umum Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia ( FPPI), Dr Hj Marlinda Irwanti, SE, MSi melantik Hj. Asmanah, S.Ag, Ph.D sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) FPPI Provinsi Aceh Periode 2023-2028 di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Minggu, 27 Agustus 2023.
Acara pelantikan dihadiri sekitar 400 orang ditambah ratusan orang lainnya dari cabang-cabang FPPI se-Indonesia yang berpartisipasi secara daring (online).
Hadir dalam pelantikan itu, Plt Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Menko Perekonomian Dr Ferry Irawan SE, MSE, Wakil Ketua Komite II DPD RI, Prof Dr Abdullah Puteh MSi, Pj Gubernur Aceh yang diwakili Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, perwakilan Bank Syariah Indonesia Regional I Aceh, perwakilan Bank Aceh Syariah, juga perwakilan PT Pupuk Iskandar Muda (PIM).
Dari kalangan DPRA, hadir Hj Darwati A Gani SE dan mantan ketua DPRA, Drs H Muhammad Yus. Juga hadir mantan Sekda Aceh semasa Gubernur Abdullah Puteh (2000-2004) Thantawi Ishak SH MM.
Dr Marlinda Irwanti yang tak lain adalah istri Prof Dr Abdullah Puteh MSi mengatakan, pelantikan ketua dan personel DPD FPPI Aceh itu bertepatan dengan HUT ke-14 FPPI yang diperingati pada 25 Agustus 2023 di titik Nol Kota Sabang.
Marlinda menerangkan, FPPI adalah sebuah organisasi berbentuk badan usaha perkumpulan yang fokus pada perjuangan kesetaraan gender dan peningkatan peran perempuan di berbagai aspek masyarakat.
Organisasi ini didirikan pada 17 Agustus 2009 di Jakarta oleh para pendiri yang memiliki komitmen kuat untuk memajukan hak-hak perempuan dan mewujudkan kesetaraan dalam berbagai bidang kehidupan.
FPPI, lanjut Marlinda, mengusung prinsip kesetaraan dan memiliki visi untuk meningkatkan martabat perempuan melalui peningkatan pendidikan, usaha, dan pengembangan diri.
Misi FPPI yang luas, lanjut Marlinda, mencakup berbagai bidang, termasuk mengubah pandangan masyarakat terhadap perempuan, meningkatkan kapasitas kerja perempuan melalui pendidikan dan pelatihan, mencari peluang ekonomi bagi perempuan, memperjuangkan keadilan dan hak-hak perempuan dalam hukum dan hak asasi manusia.
Prinsip perjuangan FPPI, menurut Marlinda, meliputi antidiskriminasi, dengan lima fokus utama: antisubordinasi, antimarginalisasi, anti pelabelan negatif, antitindakan kekerasan terhadap perempuan, dan anti-double burden (antibeban ganda).
FPPI juga memiliki program kerja yang terdiversifikasi, meliputi bidang organisasi, ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, hukum, dan lingkungan hidup.
Bidang-bidang ini, lanjutnya, mencakup berbagai program, mulai dari pemberdayaan ekonomi perempuan hingga pendidikan politik dan kesadaran lingkungan.
Sebagai bagian dari peringatan HUT dan pelantikan Pengurus DPD FPPI Aceh, sejumlah acara dilaksanakan lembaga ini pada 25 Agustus 2023 di Kota Sabang.
Rangkaian acaranya, kata Marlinda, termasuk penyerahan santunan untuk anak yatim, gotong royong membersihkan pantai, deklarasi pemilu damai, dan upacara pengibaran Bendera Merah Putih serta bendera FPPI di Tugu 0 Kilometer Indonesia.
Juga dilaporkan, pada 26 Agustus 2023 FPPI Aceh bekerja sama dengan Deputi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Perekonomian dan DPD RI melaksanakan kegiatan Sosialiasi Inklusi Keuangan bagi Perempuan, Pemuda dan UMKM di Aceh.
KUR BSI dan Bank Aceh
Pelantikan Pengurus FPPI Aceh pada 27 Agustus 2023 dirangkai dengan penandatanganan MoU dengan pihak perbankan dan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Juga launcing Program ‘Mujahidah Malahayati’.
Program ‘Mujahidah Malahayati’ bertujuan agar perempuan di Aceh mampu mandiri dan dapat bekerja sama dengan berbagai Stekholder.
Dalam kesempatan itu, Bank Syariah Indonesia (BSI) Regional I Aceh mengucurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 750 juta kepada empat UMKM di bawah binaan FPPI Aceh.
Sedangkan Bank Aceh Syariah menyalurkan KUR Rp 120 juta untuk tiga UMKM di bawah binaan FPPI Aceh.
PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) Lhokseumawe menyumbang setengah ton pupuk untuk diserahkan kepada perempuan-perempuan petani di Aceh di bawah binaan FPPI.
Selain itu, PT Pegadaian Syariah Aceh juga menyatakan komitmennya untuk membantu pemberdayaan UMKM di Aceh di bawah binaan FPPI, tetapi nilai nominalnya tidak disebutkan.
Acara pelantikan itu juga dimeriahkan dengan pameran puluhan UMKM di bawah binaan FPPI Aceh yang digelar di Anjong Mon Mata.[]
