PORTALNUSA.com | MEULABOH – Pj Bupati Aceh Barat, Drs Mahdi Efendi menyikapi secara bijak terkait aksi penolakan terhadap dirinya sebagai Pj Bupati Aceh Barat.
“Itu hak demokrasi siapapun yang dijamin oleh regulasi yang ada. Itu juga geliat dari dinamika dalam berpendapat yang menjadi hak semua warga negara,” kata Mahdi kepada awak media menanggapi aksi demo yang dilancarkan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Aceh Barat di Meulaboh, Kamis siang, 14 September 2023.
Menurut Mahdi, sejauh demo itu tak menyinggung masalah privacy personal, tentu tak masalah. Karena yang namanya dinamika tentu ada yang pro dan kontra. Hanya saja Mahdi mengingatkan semua pihak jangan sesekali mempolarisasi masyarakat untuk kepentingan pribadi, kelompok ataupun institusi.
“Mari kita berpikir solutif untuk Aceh Barat, bukan dengan menunjuk sana sini hingga malah membuat masalah lebih runyam,” kata Mahdi.
Baca: Ratusan Warga Demo Tolak Perpanjangan Pj Bupati Aceh Barat, Didukung Pimpinan DPRK
Di sisi lain disebutkan, tugas fungsi seorang Pj Bupati berbeda dengan figur bupati definitif yang telah memiliki rencana kerja sesuai dengan janji masa kampanye. Dan itu wajib dijalankan. Sementara seorang Pj hanya menjalankan koridor rule of law sesuai dengan perintah atasan, selaku seorang ASN yang ditempatkan sebagai seorang Penjabat kepala daerah.
Menanggapi isu inflasi yang diusung para pendemo, Mahdi justru membeberkan jika Aceh Barat saat ini dalam koridor deflasi, sesuai dengan paparan pihak BPS atau Badan Pusat Statistik.
Pj Bupati Aceh Barat itu kembali menyatakan, sebagai sosok yang diberi amanah oleh Presiden, Mendagri hingga Gubernur, ia akan tegak lurus dalam menjalankan tugas yang diamanahkan pada dirinya. Dengan kata lain, ia tetap on the track dengan garis garis amanah yang diberikan.
Misalnya terkait dengan penurunan angka kemiskinan, stunting hingga mengantisipasi secara dini lonjakan inflasi.
“Saya pikir, saya harus terus dalam koridor itu, sesuai dengan amanah yang diberikan. Tentu saja juga menjalin sinergi dan kolaborasi dengan multi stakeholders, untuk mewujudkan Aceh Barat yang jaya serta dalam bingkai syariat Islam,” pungkas Mahdi.
Dugaan makelar proyek
Pada aksi demo yang dilancarkan Aliansi Masyarakat Peduli Aceh Barat juga diangkat dugaan keterlibatan Pj Bupati Aceh Barat sebagai makelar proyek.
“Pj Bupati Aceh Barat, Mahdi Efendi telah gagal dalam membangun Aceh Barat dan diduga terlibat sebagai makelar sejumlah proyek,” kata Koordinator Aksi, Indra Jeumpa.
Menurut Indra, Pj Bupati Aceh Barat selama ini tidak fokus dalam mengurus masyarakat namun lebih fokus pada penarikan fee proyek. Terbukti dengan banyaknya masalah seperti utang di RSUD CND Meulaboh, pengelolaan Pelabuhan Jetty dan makelar proyek.
“Kepada DPRK Aceh Barat kami meminta agar segera dibentuk tim pansus untuk investigasi proses pelelangan di Unit Layanan Pelelangan (ULP) karena diduga sarat dengan praktik KKN,” tandas Indra Jeumpa.
Portalnusa.com berusaha memintai tanggapan Pj Bupati Aceh Barat terkait berbagai tudingan miring tersebut, namun permintaan tanggapan yang diajukan secara tertulis melalui aplikasi WhatsApp, pada Kamis malam, 14 September 2023 hanya dijawab singkat oleh Mahdi Efendi, “Terima kasih atas bantuannya.”
Mahdi sudah cukup baik
Sebelumnya, Ketua Seulangke Commonity, Yusan menyebutkan kepada awak media, apa yang dilakukan oleh Mahdi selama setahun terakhir sudah cukup baik dan mulai ada perubahan.
Ia mencontohkan inflasi jika masa ditinggal Bupati sebelumnya Ramli MS inflasi mencapai 7,6 persen YoY pada Oktober 2022, dan jika dilihat masa Mahdi Efendi, kata dia, di Agustus 2023 secara YoY itu hanya 2,17 persen. Belum lagi, kata dia, semasa Mahdi Efendi sejumlah insfrastruktur masa bupati sebelumnya ikut dilanjutkan.
Ia mencontohkan jembatan Sawang Teubee yang saat ini sedang diburu penyelesaiannya serta sejumlah insfrastruktur lainnya.
“Kalau dilihat sisi kekurangan mana mungkin semua orang bisa melakukan semuanya secara sempurna apalagi baru setahun, yang lima tahun saja dengan segudang visi misi tidak bisa berjalan sempurna. Tidak ada Pj Bupati yang mampu menekan inflasi di bawah tiga persen, tapi Pj Bupati ini berhasil. Terus yang menjadi harapan masyarakat terhadap insfrastruktur juga dilanjutkan,” tambah Yusan.
Karena itu, Yusan mengajak masyarakat untuk memberikan kesempatan kembali kepada Mahdi Efendi menduduki jabatan sebagai Pj Bupati Aceh Barat sehingga bisa melihat bagaimana Mahdi membawa perubahan dengan masa yang singkat.
“Jika ada yang jamin mereka yang telah diusulkan dewan saat ini mampu membawa perubahan secara sempurna, saya akan dukung. Tapi apa ada yang berani jamin. Jangan nanti yang baru itu justru jadi alat politik apalagi ini jelang tahun politik. Parahnya lagi sebagai alat menguasai proyek di pemerintahan.” tutup Yusan.
Tak masuk usulan
Informasi yang berkembang sebelumnya menyebutkan DPRK Aceh Barat telah mengusulkan tiga nama calon Pj Bupati Aceh Barat ke Kemendagri. Dari tiga nama yang diusulkan itu tidak termasuk Mahdi Efendi.
Usulan tiga nama calon Pj Bupati Aceh Barat berdasarkan surat Nomor 170/150/II/2023 Tanggal 31 Agustus 2023 perihal Pengusulan Nama Calon Pj Bupati Aceh Barat yang ditujukan kepada Mendagri.
Tiga nama yang diusul yaitu Marhaban (Sekda Aceh Barat saat ini), Azhari (Kadiskop dan UKM Aceh), dan Hastul Edyar (Inspektur V Menteri Kemendesa PDTT).
Usulan itu ditandatangani Ketua DPRK Aceh Barat Samsi Barmi, Wakil Ketua 1 Ramli dan Wakil Ketua II Kamarudin. Disebut-sebut usulan itu sudah diantar oleh Pimpinan DPRK Aceh Barat ke Kementerian Dalam Negeri.[]
