HUKUM, NEWS  

Kasus Korupsi RS Arun, Pengadilan Tinggi Perberat Hukuman Hariadi

Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Banda Aceh--H. Makaroda Hafat, MH (ketua) didampingi dua Hakim Anggota, Dr H Supriadi dan Dr H Taqwaddin--mwmbacakan Putusan Nomor 5/PIDSUS/TIPIKOR/2024/PT BNA pada 28 Maret 2024 atas nama terdakwa Hariadi, SKM, MKM. (Dok PT Banda Aceh)

PORTALNUSA.com | BANDA ACEH – Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah membacakan Putusan Nomor 5/PIDSUS/TIPIKOR/2024/PT BNA pada 28 Maret 2024 atas nama terdakwa Hariadi, SKM, MKM.

Putusan tersebut dibacakan di Gedung Pengadilan Tinggi c/q Balai Tgk Chik Ditiro, Banda Aceh oleh Ketua Majelis Hakim H. Makaroda Hafat, MH didampingi dua Hakim Anggota, Dr H Supriadi dan Dr H Taqwaddin.

Putusan tersebut adalah membatalkan putusan Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Banda Aceh, sehingga Pengadilan Tinggi mengadili sendiri yang putusannya adalah menyatakan Terdakwa Hariadi, S.K.M., M.K.M, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum.

Terdakwa adalah pelaku kejahatan tindak pidana korupsi pada Rumah Sakit (RS) Arun Lhokseumawe bersama dengan Suaidi Yahya.

Majelis Hakim Tinggi menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 tahun dan pidana denda sebesar Rp 400 juta dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan.

Tidak hanya pidana penjara dan denda, terdakwa juga diganjar dengan pidana tambahan berupa kewajiban untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 16.868.190.124 dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Jika uang pengganti tersebut tidak dibayar maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama dua tahun.

Selanjutnya, Majelis Hakim Tinggi menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

Selain hukuman tersebut, Majelis Hakim Banding juga menetapkan barang bukti Nomor 472 sampai dengan 503 dirampas untuk negara dan dilelang serta hasilnya diperhitungkan sebagai uang pengganti.

Barang bukti tersebut antara lain berupa beberapa unit rumah, ruko, mobil, sepeda motor, dan lain-lain.

Putusan Pengadilan Tinggi telah membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 40/Pid.Sus/TPK/2023/PN Bna tanggal 29 Januari 2024,  yang amarnya:

  1. Menyatakan terdakwa Hariadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
  2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
  3. Menyatakan Terdakwa Hariadi, S.K.M, M.K.M, MoH Bin Sabiluddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama enam tahun, serta denda sejumlah Rp. 300.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan.[]

Writer: Nasir NurdinEditor: Redaksi