Agar Wacana Jambore IV RAPI Aceh di Aceh Jaya Bisa Terwujud, Ini Langkah Awal yang Harus Dijalani

Wakil Bupati Aceh Jaya, Muslem D, SE

‎PORTALNUSA.com | ACEH JAYA — Meski Jambore IV RAPI Aceh yang diwacanakan di Aceh Jaya pada 2026 masih sebatas wacana namun peluang ke arah itu tetap terbuka jika ada kajian dan perencanaan yang matang pada langkah awal.

Penegasan itu disampaikan Wabup Aceh Jaya, Muslem D, SE untuk memperkuat pernyataan yang disampaikan sebelumnya bahwa wacana Jambore IV RAPI Aceh di Aceh Jaya belum bisa dipastikan.

‎“Hingga saat ini belum ada keputusan matang karena masih diperlukan kajian dan musyawarah kesiapan daerah untuk kegiatan berskala provinsi ini,” ujar Muslem, Selasa, 12 Mei 2026.

FOTO DOKUMEN: Baliho Pemerintah Aceh (Gubernur Zaini Abdullah dan Wagub Muzakir Manaf) mendukung suksesnya Apel Siaga Relawan Peduli Bencana dan Jambore II RAPI Aceh di Taman Seulawah Dara, Laweung, Kabupaten Pidie, 5-7 September 2014. (Dok RAPI Aceh)
FOTO DOKUMEN: Staf Ahli Gubernur Aceh, Iskandar A Gani saat menjadi inspektur upacara Apel Siaga Gabungan Relawan Peduli Bencana dalam rangka Jambore III RAPI Aceh di Lapangan Teuku Raja Husein, Gampong Cot Girek, Kecamatan Cot Girek, Aceh Utara, Sabtu, 8 Oktober 2016. (Dok RAPI Aceh)

Klarifikasi ini muncul setelah pernyataannya saat membuka Muswil V RAPI Aceh Jaya pada Minggu 10 Mei 2026 yang sempat dipersepsikan sebagai sinyal kesiapan Aceh Jaya menjadi tuan rumah kegiatan Jambore IV RAPI Aceh.

Baca: Jambore RAPI Aceh di Aceh Jaya belum Bisa Dipastikan

Menurut Muslem, pemerintah daerah pada prinsipnya mendukung agenda yang memberi dampak positif. Namun, kegiatan besar seperti jambore provinsi harus melalui perencanaan yang terukur dan melibatkan banyak pihak.

“Perlu langkah perencanaan partisipatif agar seluruh aspek kegiatan terpetakan dengan jelas,” katanya.

Muslem menekankan pentingnya pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA) sebelum wacana ini dilanjutkan. Metode ini dinilai penting untuk memetakan kebutuhan teknis, kesiapan sumber daya, serta dampak kegiatan bagi masyarakat.

Ia mengingatkan agar konsep jambore tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi memiliki keterkaitan dengan kondisi daerah, terutama isu lingkungan dan kesiapsiagaan bencana.

Perlu Audiensi Lintas Pihak

Selain PRA, Pemkab Aceh Jaya mengusulkan audiensi lintas pihak yang melibatkan pemerintah daerah, pengurus RAPI Aceh Jaya, pengurus RAPI Aceh, pemerhati lingkungan, dan relawan kebencanaan.

“Audiensi diperlukan untuk menyamakan persepsi dan melahirkan solusi bersama,” tambahnya.

‎Konsep yang diusulkan dalam Jambore diarahkan pada kolaborasi lembaga dan penguatan peran RAPI dalam penanggulangan bencana.

‎Selain itu, Muslem juga meminta Ketua RAPI Aceh Jaya segera menyusun agenda PRA sebagai langkah awal. Ia mendorong pertemuan lanjutan antara Pengurus RAPI Aceh Jaya dan RAPI Aceh dengan dirinya untuk mempercepat pembahasan.

“Saya selaku Wakil Bupati menunggu gerak cepat Ketua RAPI Aceh Jaya dengan mengikutkan Pengurus RAPI Aceh agar kita bisa petakan kebutuhan teknis, kesiapan sumber daya, serta dampak kegiatan bagi masyarakat,” demikian Wakil Bupati Aceh Jaya, Muslem D.[]