Diskusi Bersama Akademisi, Satgas PRR Bahas Percepatan Rehabilitasi Pascabencana di Aceh
PORTALNUSA.com | BANDA ACEH – Pemerintah terus memperkuat kolaborasi dengan kalangan akademisi dalam upaya mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi di Aceh. Langkah tersebut diwujudkan melalui diskusi publik bertema “Membedah Progres Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh Pascabencana Hidrometeorologi & Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera 2026–2028” yang digelar Posko Wilayah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Provinsi Aceh di Ruang Event Hall Gedung Academic Activity Center Prof. Dr. Dayan Dawood, M.A., Universitas Syiah Kuala, Jumat, 24 Juli 2026.
Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas PRR Sumatra yang juga Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA, mengatakan proses pemulihan pascabencana di Aceh menunjukkan perkembangan yang signifikan. Dari 13 indikator rehabilitasi dan rekonstruksi yang menjadi tolok ukur pemerintah, sebagian besar telah mencapai kondisi normal.
“Fungsi pemerintahan pada umumnya telah kembali berjalan normal, namun masih ada sekitar 16 persen kantor desa yang memerlukan rehabilitasi agar pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung optimal,” kata Safrizal.
Ia menjelaskan, pada sektor pemerintahan, seluruh pemerintahan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga desa telah kembali berfungsi. Meski demikian, masih terdapat sejumlah kantor desa yang menjadi prioritas untuk dipulihkan.
Di sektor kesehatan, layanan telah pulih sepenuhnya. Seluruh fasilitas kesehatan di 18 kabupaten terdampak dari total 23 kabupaten/kota di Aceh telah kembali beroperasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Sementara pada sektor pendidikan, berdasarkan data per 27 Februari 2026, tercatat sebanyak 3.120 sarana pendidikan terdampak bencana. Dari jumlah tersebut, 41 sekolah direlokasi dan 947 sekolah telah memperoleh bantuan sehingga kembali dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.
Untuk sektor konektivitas, seluruh ruas jalan nasional telah berfungsi meski masih memerlukan peningkatan kualitas di beberapa titik. Sebanyak 92 persen jalan provinsi juga telah kembali berfungsi. Selain itu, seluruh jembatan nasional telah dapat dilalui, sementara sekitar 40 persen jembatan daerah juga sudah kembali beroperasi. Program rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur tersebut akan terus dilanjutkan dengan dukungan anggaran yang telah disetujui pemerintah.
Di bidang ekonomi, aktivitas masyarakat juga terus membaik. Dari 127 pasar yang terdampak bencana, hampir seluruhnya telah kembali beroperasi sehingga mendukung pemulihan kegiatan ekonomi masyarakat.
Safrizal menuturkan, salah satu fokus utama pemerintah saat ini adalah percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak. Hingga saat ini, progres pembangunan huntap di Aceh telah mencapai 4,9 persen.
“Pemerintah telah mengalokasikan anggaran tahap pertama melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar sekitar Rp2 triliun hingga Desember 2026 untuk mempercepat penyelesaian sebagian hunian tetap,” ujarnya.
Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan pembangunan 37.373 unit hunian tetap di Aceh. Sementara dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra 2026–2028, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp100,66 triliun. Dari jumlah tersebut, Aceh memperoleh alokasi sekitar Rp58,973 triliun guna mendukung percepatan pemulihan di berbagai sektor.
Dalam kesempatan itu, sebanyak 12 rektor perguruan tinggi negeri dan swasta di Aceh turut hadir mengikuti diskusi dan memberikan berbagai masukan kepada pemerintah.
“Hari ini ada 12 rektor dari berbagai kampus negeri maupun swasta di Aceh. Kita berdiskusi, kemudian menerima masukan dari kampus-kampus. Di akhir pertemuan, banyak kesepahaman dan rekomendasi yang bisa dicapai,” ujar Safrizal.
Menurutnya, sejumlah bentuk kerja sama yang disepakati meliputi pelibatan perguruan tinggi dalam penataan ruang, pengkajian risiko bencana, revitalisasi dan rekonstruksi lahan pertanian, serta program pemberdayaan masyarakat di wilayah terdampak.
Safrizal menegaskan, perguruan tinggi merupakan salah satu unsur penting dalam pentahelix penanggulangan bencana. Sejak awal terjadinya bencana, kampus-kampus di Aceh telah berkontribusi melalui berbagai kegiatan sosial, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
“Seluruh perguruan tinggi sejak awal sudah berkontribusi dalam penanggulangan bencana. Ke depan, kami akan secara reguler menerima masukan dan mengajak kampus-kampus di Aceh untuk terus berkontribusi,” katanya.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah, kementerian, lembaga, dan perguruan tinggi menjadi modal penting untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh.
“Ini kolaborasi yang luar biasa. Ada take and give antara kementerian, lembaga, dan kampus. Semua memiliki tujuan yang sama, yaitu mempercepat proses rehabilitasi agar berjalan cepat, tepat, dan lancar,” tutup Safrizal.[]
