Budi Safatul Anam: Membaca Arah Ekonomi Aceh dari Perspektif Akademisi dan Praktisi
PORTALNUSA.com | BANDA ACEH – Persoalan daya beli, minimnya industri, kecilnya investasi, hingga tingginya ketergantungan terhadap belanja pemerintah menjadi sejumlah tantangan yang masih membayangi perekonomian Aceh.
Pandangan itu disampaikan Budi Safatul Anam, SE, M.Si, A.K, akademisi yang juga memiliki pengalaman panjang di dunia keuangan dan bisnis.
Pria kelahiran Banda Aceh, 1974, itu kini aktif sebagai dosen dan tenaga pendidik sekaligus menjabat sebagai Ketua Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh. Ia merupakan angkatan tahun 1993 di Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala dan menyelesaikan studi S1 pada tahun 1998.
Sebelum aktif di dunia akademik, Budi malang melintang di sektor profesional. Pada 2006ā2018, ia dipercaya sebagai Manajer Keuangan Harian Serambi Indonesia. Pengalaman tersebut membuatnya cukup dekat dengan dinamika keuangan, dunia usaha dan perbankan di Aceh.
Dalam perbincangan dengan PortalNusa, Minggu, 13 September 2026, Budi menilai perlambatan ekonomi Aceh tidak dapat dilepaskan dari persoalan daya beli masyarakat dan struktur ekonomi yang masih sangat bergantung pada belanja pemerintah.
Menurutnya, ketika belanja pemerintah mengalami pemangkasan, terutama untuk proyek pembangunan, dampaknya ikut terasa terhadap perputaran ekonomi masyarakat.
āPemerintah harus mampu menggerakkan roda ekonomi rakyat. Kalau ekonomi berputar, masyarakat akan ikut bergerak,ā ujar Budi.
Lanjut Budi, salah satu langkah penting yang perlu dilakukan adalah memperluas kesempatan kerja dan membuka akses ekonomi bagi pedagang kecil serta pelaku usaha yang selama ini belum banyak tersentuh program pengembangan.
Minim Industri Jadi Persoalan Mendasar
Budi melihat persoalan yang lebih mendasar berada pada minimnya sarana industri di Aceh.
Kondisi tersebut, menurutnya, membuat aktivitas ekonomi berjalan lebih lambat dibandingkan daerah yang memiliki basis industri lebih kuat.
Ia membandingkan kondisi Aceh dengan Sumatera Utara yang memiliki lebih banyak kawasan dan fasilitas industri sehingga menciptakan aktivitas ekonomi yang lebih beragam.
āKetergantungan terhadap APBA akhirnya menjadi salah satu tumpuan ekonomi. Ini berbeda dengan Sumatera Utara yang memiliki banyak sarana industri,ā katanya.
Karena itu, Budi menilai pemerintah Aceh perlu mulai menggeser fokus pembangunan dengan memperkuat sektor industri dan investasi.
Investasi yang masih relatif kecil dinilai turut membatasi penciptaan lapangan kerja dan mempersempit ruang pertumbuhan ekonomi di luar belanja pemerintah.
Menghidupkan Kembali Potensi Ekonomi Aceh
Budi menilai Aceh sebenarnya memiliki modal ekonomi yang kuat sejak masa lalu.
Ia mengingatkan bahwa kejayaan Aceh pada masa lalu tidak terlepas dari aktivitas perdagangan rempah-rempah yang didukung pelabuhan dan berbagai fasilitas perdagangan.
Menurutnya, persoalan Aceh saat ini bukan semata-mata ketiadaan sumber daya, melainkan bagaimana potensi tersebut dikelola, dipasarkan, dan dihubungkan dengan industri serta pasar yang lebih luas.
Potensi sektor pertanian dan hasil alam, misalnya, dinilai masih belum sepenuhnya memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah.
Karena itu, pembangunan industri berbasis sumber daya lokal menjadi salah satu pekerjaan penting jika Aceh ingin mengurangi ketergantungan terhadap belanja pemerintah.
Optimistis, tetapi Perlu Perubahan
Meski melihat berbagai persoalan tersebut, Budi tetap optimistis terhadap masa depan ekonomi Aceh.
Menurutnya, pemerintah dan masyarakat harus berjalan bersama dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih produktif.
Aceh, kata dia, tidak cukup hanya mengandalkan anggaran pemerintah. Daerah ini membutuhkan lapangan kerja, industri, investasi, penguatan pelaku usaha kecil, serta pengelolaan sumber daya alam yang mampu menghasilkan nilai tambah.
āBagaimanapun kondisinya, kita harus tetap optimistis. Pemerintah dan masyarakat harus kompak membangun tantangan dan perekonomian Aceh ke depan,ā ujar Budi.
Pandangan tersebut menempatkan tantangan ekonomi Aceh bukan hanya pada persoalan besarnya anggaran, tetapi juga pada kemampuan daerah membangun mesin ekonomi baru yang produktif, berkelanjutan, dan tidak terlalu bergantung pada belanja pemerintah. []
