KUA-PPAS Disepakati, RAPBK Pidie 2027 Diproyeksikan Rp1,386 Triliun
PORTALNUSA.com | PIDIE – Pemerintah Kabupaten Pidie bersama DPRK Pidie menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk menjadi dasar penyusunan RAPBK 2027 dengan proyeksi pendapatan daerah mencapai Rp1,386 triliun.
Kesepakatan tersebut dicapai setelah pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRK Pidie selama sepekan. Kesepakatan dituangkan dalam sidang paripurna penutupan di Gedung DPRK Pidie, Rabu, 2 September 2026.
Dalam rancangan KUA dan PPAS tersebut, pendapatan daerah Pidie pada 2027 diproyeksikan sebesar Rp1.386.110.039.078. Sementara belanja daerah direncanakan mencapai Rp1.461.110.039.078, dengan pembiayaan daerah sebesar Rp75 miliar.
Wakil Bupati Pidie Al-Zaizi Umar mengatakan kesepakatan tersebut diharapkan menjadi pijakan untuk menghasilkan kebijakan anggaran yang sehat, kredibel dan realistis, sekaligus memberi dampak terhadap pelayanan publik serta pembangunan daerah.
“Kesepakatan ini diharapkan mampu menghasilkan kebijakan anggaran yang sehat, kredibel, realistis, serta memberikan dampak terhadap peningkatan pelayanan publik dan kemaslahatan pembangunan daerah,” kata Al-Zaizi kepada Portalnusa.com, Kamis (3/9/2026).
Menurutnya, berbagai pandangan, masukan dan koreksi yang disampaikan Banggar DPRK selama proses pembahasan turut memperkaya dan menyempurnakan substansi KUA dan PPAS 2027.
Al-Zaizi menilai perbedaan pandangan antara eksekutif dan legislatif merupakan bagian dari proses demokrasi yang dapat diselesaikan melalui dialog, musyawarah dan komitmen bersama dengan tetap menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas.
Tekankan Efisiensi Anggaran
Al-Zaizi meminta seluruh jajaran pemerintah daerah lebih cermat dalam menetapkan prioritas program serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
Ia menegaskan setiap anggaran yang nantinya dialokasikan harus memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat.
“Setiap anggaran yang dialokasikan harus memberikan manfaat dan dampak nyata bagi masyarakat melalui perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program yang disiplin, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan daerah tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya anggaran yang tersedia. Menurutnya, ketepatan menentukan prioritas, kualitas perencanaan dan efektivitas pelaksanaan menjadi faktor penting agar anggaran benar-benar dirasakan masyarakat.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Pidie mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi dalam mengawal pelaksanaan anggaran dan pembangunan pada 2027.
“Kami mengajak seluruh pihak memperkuat kolaborasi dan menjaga komitmen bersama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Pidie,” kata Al-Zaizi. []
