Koalisi Orang Muda Aceh Suarakan Salam Tiga Jari, Tolak Represi dan Intervensi Kekuasaan
PORTALNUSA.com | BANDA ACEH – Sejumlah elemen pemuda, mahasiswa, dan masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Orang Muda Aceh menyuarakan penolakan terhadap segala bentuk represi, intimidasi, kriminalisasi, serta intervensi kekuasaan yang dinilai mengancam demokrasi dan kebebasan masyarakat sipil di Aceh.
Sikap tersebut disampaikan melalui petisi bertajuk “Salam Tiga Jari: Tolak Intervensi dan Pembodohan, Hentikan Represi, Tuntaskan Krisis Aceh!” yang menjadi simbol perlawanan damai sekaligus seruan persatuan antarelemen masyarakat.
Dalam pernyataan sikapnya, koalisi menegaskan bahwa pemuda dan mahasiswa harus ditempatkan sebagai subjek perubahan yang memiliki kedaulatan berpikir dan bersikap, bukan dijadikan alat politik maupun objek intervensi kekuasaan.
Mereka juga mengingatkan bahwa sejarah panjang perjuangan Aceh dalam mempertahankan martabat dan membangun perdamaian seharusnya menjadi pelajaran penting bagi semua pihak. Karena itu, pembungkaman terhadap suara kritis generasi muda dinilai sebagai ancaman terhadap kehidupan demokrasi.
Koalisi menempatkan penyelamatan demokrasi, penegakan supremasi hukum, dan penghormatan terhadap agenda reformasi sebagai salah satu tuntutan utama.
Mereka mendesak penghentian intimidasi, kriminalisasi, dan pembungkaman terhadap masyarakat, aktivis, serta jurnalis. Selain itu, koalisi meminta agar keterlibatan militer dalam urusan sipil dihentikan dan TNI kembali menjalankan mandatnya sesuai prinsip reformasi.
Di bidang penegakan hukum, mereka juga menuntut agar institusi penegak hukum terbebas dari intervensi politik dan kepentingan oligarki.
Koalisi turut menyoroti persoalan politisasi dan pembodohan pemuda. Mereka menolak praktik yang menjadikan generasi muda sebagai alat kepentingan kekuasaan maupun sasaran adu domba.
Persoalan disinformasi juga menjadi perhatian. Koalisi mendesak penanganan hoaks, misinformasi, dan disinformasi secara transparan serta mendorong penguatan literasi digital kritis agar masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi menyesatkan.
Pengangguran Harus Diatasi
Tidak hanya berbicara tentang demokrasi dan kebebasan sipil, koalisi juga menyoroti persoalan lingkungan dan kondisi sosial-ekonomi Aceh.
Mereka mendesak percepatan pemulihan ekologis pascabencana secara transparan, pemenuhan hak-hak penyintas, serta evaluasi menyeluruh terhadap izin-izin yang berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan, mulai dari kawasan hulu hingga hilir.
Sementara itu, persoalan pengangguran terdidik dinilai membutuhkan perhatian serius pemerintah. Koalisi meminta penciptaan lapangan kerja yang layak, perluasan akses pendidikan terjangkau, serta transparansi anggaran pembangunan Aceh.
Dalam lingkungan pendidikan, mereka menegaskan pentingnya menjaga kemerdekaan mimbar akademik. Segala bentuk intervensi aparat maupun tekanan birokrasi yang menghambat kebebasan berpikir dan menyampaikan pendapat di kampus diminta untuk dihentikan.
Koalisi menilai kampus dan ruang publik harus tetap menjadi ruang aman bagi tumbuhnya nalar kritis, pertukaran gagasan, dan partisipasi demokratis generasi muda.
Pernyataan sikap tersebut disusun dan disampaikan oleh perwakilan pemuda, mahasiswa, serta elemen masyarakat sipil yang mengikuti kegiatan konsolidasi.
Sejumlah unsur yang tercantum dalam petisi tersebut antara lain HIMASIO FISIP Universitas Syiah Kuala (USK), mahasiswa FISIP dan FEB USK, BEM USK, mahasiswa FISIP UIN Ar-Raniry, HIMMA Universitas Ubudiyah Indonesia (UUI), Aceh Documentary, SAKA (Sekolah Anti Korupsi Aceh), KAMu DemRes, MAHA, MAFINDO Aceh, dan Gerakan Anti Korupsi Aceh (GeRAK) Aceh.
Melalui petisi tersebut, Koalisi Orang Muda Aceh menyerukan penguatan solidaritas masyarakat sipil dan mengajak generasi muda untuk terus menjaga demokrasi, kebebasan berekspresi, serta masa depan Aceh.
“Panjang umur perjuangan! Panjang umur solidaritas!” menjadi penutup pernyataan sikap mereka. []
