Penahanan Berakhir, Perkara Belum Tuntas: Ada Apa dengan Penanganan Kasus FD?
PORTALNUSA.com | BANDA ACEH – Pembebasan mantan Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial FD (58) bersama AM (22) dari tahanan sejak 31 Oktober 2026 akhirnya mendapat penjelasan resmi dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP-WH) Kota Banda Aceh, hal ini menimbulkan tanda tanya besar sekaligus sikap pesimis masyarakat atas penanganan kasus tersebut.
Dalam konferensi pers di Banda Aceh, Jumat, 13 November 2026, Kepala Satpol PP-WH Kota Banda Aceh, M Rizal, menyebutkan bahwa pengeluaran kedua tersangka dari tahanan dilakukan karena masa penahanan telah berakhir, sementara perkara belum dapat dilimpahkan ke pengadilan.
Rizal menjelaskan, penyidikan perkara dugaan jarimah liwath yang melibatkan FD masih menghadapi kendala pemenuhan unsur pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
Berdasarkan petunjuk peneliti berkas perkara, unsur tindak pidana dalam pasal tersebut dinilai belum terpenuhi.
“Petunjuk dari peneliti berkas perkara bahwa unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dinyatakan belum terpenuhi,” kata Rizal.
Ia mengungkapkan, penanganan perkara tersebut telah dilakukan bersama Satpol PP dan WH Aceh sejak peristiwa pada 12 Agustus 2026.
Dalam proses penyidikan, menurut Rizal, terdapat persoalan terkait rumusan ketentuan hukum yang menjadi dasar penindakan. Ia menilai perilaku yang dipersoalkan dalam perkara FD belum diatur secara konkret dalam Qanun Hukum Jinayat.
“Perilaku menyimpang sesama jenis yang dilakukan oleh saudara FD belum diatur secara konkret dalam Qanun Jinayat,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus membuka persoalan mengenai kejelasan rumusan hukum dalam penerapan Qanun Jinayat, khususnya terkait penanganan dugaan jarimah liwath.
Rizal berharap Pemerintah Aceh, DPRA, ahli hukum, dan pihak terkait dapat melakukan pembahasan lebih lanjut untuk mengkaji ketentuan tersebut. Menurutnya, kejelasan rumusan hukum diperlukan agar proses penegakan syariat Islam memiliki landasan yang kuat dan tidak menghadapi kendala dalam pembuktian unsur pidana.
Ia juga mengajak masyarakat menyikapi perkembangan perkara tersebut secara bijak, menghormati proses hukum, serta menjaga privasi keluarga pihak-pihak yang terlibat.
Masyarakat diminta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi maupun membangun spekulasi terkait perkara tersebut.
Berawal dari Penggerebekan di Kantor Inspektorat
Kasus ini bermula pada 12 Agustus 2026, ketika petugas Satpol PP-WH mengamankan FD bersama AM di ruang kerja FD, Kantor Inspektorat Kota Banda Aceh.
Keduanya kemudian menjalani pemeriksaan dan ditetapkan sebagai tersangka pada 18 Agustus 2026 dalam perkara dugaan pelanggaran Qanun Jinayat.
Setelah menjalani sejumlah tahapan penahanan, FD dan AM akhirnya dikeluarkan dari tahanan pada 31 Oktober 2026 karena batas waktu penahanan telah berakhir.
Meski tidak lagi berada dalam tahanan, pengeluaran tersebut bukan berarti perkara otomatis selesai. Proses penyidikan masih menjadi bagian dari penanganan hukum yang harus dituntaskan sesuai ketentuan yang berlaku. []
