Safrizal Ingatkan Ancaman Iklim Aceh, Tekankan Faktor Geo-Hidrometeorologi dan Kepemimpinan Visioner
PORTALNUSA.com | BANDA ACEH – Ancaman bencana di Aceh tidak bisa hanya dilihat dari tingginya curah hujan. Kondisi geologi, hidrologi, meteorologi, dan ekologi menjadi hal memiliki keterkaitan yang dapat memperbesar risiko banjir bandang maupun tanah longsor.
Hal itu disampaikan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan sekaligus Kepala Pos Komando Wilayah (Kaposwil) Satgas Penanganan dan Pemulihan Pascabencana (PRR) Aceh, Safrizal ZA, saat menjadi narasumber dalam Seminar Nasional ICMI Organisasi Wilayah Aceh di Hotel Kyriad Muraya, Banda Aceh, Rabu, 18 November 2026.
Seminar bertema “Bencana Aceh dan Masa Depan Ekologi: Sains, Kepemimpinan, dan Keberlanjutan Pembangunan” turut menghadirkan Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) sekaligus Wakil Ketua Umum ICMI Pusat, Prof. Teuku Abdullah Sanny, serta Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi BRIN, Prof. Edy Giri Rahman Putra.

Dalam penjelasannya, Safrizal menyebut Aceh sebagai living laboratory of disaster atau laboratorium hidup kebencanaan. Sebutan itu di kaitkan pada panjangnya sejarah bencana yang telah terjadi di Aceh, mulai dari tsunami Simeulue pada 1907, gempa dan tsunami besar pada 2004, hingga banjir bandang yang berulang kali melanda sejumlah wilayah.
Menurutnya, rangkaian peristiwa itu semestinya menjadi pelajaran penting guna memperbaiki tata kelola risiko bencana dan menentukan arah pembangunan daerah.
Safrizal memaparkan, pendekatan geo-hidrometeorologi diperlukan untuk paham akan penyebab dan dampak bencana secara lebih komprehensif. Pendekatan ini tidak hanya memperhitungkan faktor cuaca dan curah hujan, tetapi juga kondisi tanah, batuan, bentang alam, aliran air, serta keseimbangan ekosistem.
“Pemicu bencana besar seperti banjir bandang tidak hanya bersumber dari faktor hidrometeorologi atau tingginya curah hujan semata. Ada keterlibatan faktor geologi, hidrologi, dan ekologi yang saling berinteraksi,” ujarnya.
Ia juga mencontohkan, pergerakan siklon tropis dari Selat Malaka menuju Samudra Hindia yang berhadapan dengan bentang Pegunungan Bukit Barisan dapat memengaruhi pola hujan di sejumlah wilayah yang ada di Aceh.
Ketika hujan berlangsung dengan intensitas tinggi, tanah dapat mencapai kondisi jenuh air (soil saturation). Situasi ini meningkatkan limpasan air kepermukaan serta debit sungai, sehingga risiko longsor dan banjir bandang semakin besar.
“Ketika seluruh proses tersebut terjadi secara bersamaan, dampaknya tidak lagi sekadar fenomena yang kita lihat dari alam. Ia berubah menjadi persoalan kemanusiaan dan pembangunan,” ungkapnya.
Menghadapi kondisi tersebut, Safrizal terus mengingatkan bahwa perubahan iklim akan menjadi tantangan serius bagi Aceh. Berdasarkan proyeksi BMKG yang dipaparkannya, pola musim di wilayah ini berpotensi mengalami pergeseran, disertai peningkatan kejadian hujan ekstrem, terutama pada awal dan akhir tahun.
Perubahan tersebut akan meningkatkan tekanan terhadap daerah aliran sungai (DAS), kawasan permukiman, dan infrastruktur. Karena itu, upaya adaptasi dan pengurangan risiko bencana harus mampu dipersiapkan lebih dini.
Safrizal mendorong pemerintah dan pemangku kepentingan untuk terus memperkuat ketahanan wilayah melalui audit sungai, kajian daerah aliran sungai, pemodelan banjir, serta pengelolaan lingkungan berdasarkan daya dukung dan daya tampung kawasan.
Safrizal juga menyoroti pentingnya menjaga kawasan hutan Aceh yang menjadi salah satu modal ekologis terbesar di Sumatera. Menurutnya, perlindungan lingkungan tidak cukup hanya dengan mempertahankan luas kawasan hutan, tetapi juga memastikan fungsi ekologisnya tetap terjaga.
Ia mengingatkan agar pembangunan tidak mengabaikan karakteristik dan fungsi setiap kawasan. Daerah resapan air, kawasan konservasi, ekosistem gambut, pesisir rentan, serta wilayah dengan tingkat risiko bencana tinggi harus mendapat perhatian khusus dalam kebijakan tata ruang.
Di sisi lain, pemanfaatan sumber daya alam harus mampu memberikan nilai tambah ekonomi tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Pertumbuhan ekonomi dan perlindungan ekologi, menurutnya, harus berjalan beriringan demi kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.
Lebih jauh, Safrizal menekankan bahwa tantangan tersebut membutuhkan kepemimpinan yang memiliki visi jangka panjang. Pemimpin daerah tidak cukup hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga harus mampu memastikan sumber daya alam tetap terjaga dan risiko bencana dapat dikendalikan.
Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan sekaligus Kepala Pos Komando Wilayah (Kaposwil) Satgas Penanganan dan Pemulihan Pascabencana (PRR) Aceh itu, menilai Aceh membutuhkan kepemimpinan yang berintegritas, kolaboratif, transformatif, tangguh, dan mengutamakan kepentingan publik.
“Warisan kepemimpinan bukan sekadar apa yang kita bangun hari ini, tetapi juga apa yang berhasil kita jaga untuk masa depan,” tegasnya.
Safrizal mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan pengalaman panjang Aceh menghadapi bencana sebagai dasar untuk membenahi tata kelola wilayah dan kebijakan pembangunan.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari pertumbuhan ekonomi maupun infrastruktur yang dibangun, tetapi juga dari kemampuan menjaga lingkungan dan melindungi kehidupan masyarakat.
“Membangun wilayah bukan hanya tentang membangun infrastruktur, tetapi juga menjaga keberlanjutan kehidupan,” pungkasnya. []














