Pj Sekda Aceh Taufik Mewakili Gubernur Aceh, Buka Rapat Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Pj Sekda Aceh Taufik Mewakili Gubernur Aceh, Buka Rapat Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Kamis, 19 November 2026. (Foto: Humas Pemerintah Aceh/Kolase: Portalnusa.com)

PORTALNUSA.com | BANDA ACEH – Pemerintah Aceh akan terus memperkuat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir dan tanah longsor. Pembangunan hunian tetap, pemulihan infrastruktur, dan pengembalian aktivitas ekonomi masyarakat akan menjadi sejumlah prioritas yang harus segera dituntaskan.

Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang dibuka Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Aceh, Taufik, di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Kamis, 19 November 2026. Taufik hadir mewakili Gubernur Aceh, Muzakir Manaf.

Dalam sambutan gubernur yang dibacakan, Taufik menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), kementerian dan lembaga, TNI/Polri, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, serta seluruh pihak yang telah terlibat dalam penanganan bencana di Aceh.

Gubernur menyebutkan, banjir dan tanah longsor telah menimbulkan dampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Kerusakan rumah, infrastruktur, fasilitas pelayanan publik, hingga terganggunya aktivitas ekonomi dan mata pencaharian warga menjadi persoalan yang masih membutuhkan penanganan serius.

Meski upaya penanganan dan pemulihan terus menunjukkan perkembangan, sejumlah pekerjaan masih harus diselesaikan. Di antaranya pembangunan hunian tetap, pemulihan infrastruktur, rehabilitasi sektor pertanian dan perikanan, serta pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

β€œTerlebih, terjadinya banjir susulan di sejumlah wilayah semakin menambah tantangan dalam proses pemulihan. Karena itu, diperlukan perhatian, komitmen, dan sinergi berkelanjutan dari seluruh pihak,” ujar Taufik saat membacakan sambutan gubernur.

Gubernur juga meminta agar pelaksanaan Rencana Induk PRRP Sumatera 2027–2028 dikawal secara optimal. Program rehabilitasi dan rekonstruksi diharapkan berjalan sesuai kebutuhan daerah dan memberikan dampak nyata terhadap pemulihan serta kesejahteraan masyarakat terdampak.

Menurutnya, koordinasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota perlu terus diperkuat. Dengan demikian, berbagai persoalan di lapangan dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti melalui langkah konkret, terpadu, serta didukung kebijakan dan anggaran yang memadai.

Selain percepatan pemulihan, kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi pada akhir 2026 hingga awal 2027 juga menjadi perhatian. Pengalaman bencana sebelumnya harus menjadi dasar untuk memperkuat mitigasi, kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, dan koordinasi lintas sektor.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Posko Wilayah Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Safrizal ZA, memaparkan perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh.

Ia mengatakan, pemerintah terus berupaya mendorong percepatan pemulihan lewat dukungan pendanaan dan program lintas sektor. Sejumlah capaian telah terlihat, terutama pada pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan nasional yang dilaporkan telah selesai.

Sementara itu, perbaikan infrastruktur daerah masih berlangsung. Pembangunan hunian sementara (huntara) juga hampir seluruhnya rampung, sedangkan pembangunan hunian tetap (huntap) terus dilaksanakan secara bertahap.

Pemulihan turut menyasar fasilitas kesehatan, pendidikan, rumah ibadah, pasar rakyat, serta sektor pertanian, kelautan, dan perikanan. Safrizal menekankan pentingnya koordinasi dan percepatan pelaksanaan program agar kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri perwakilan Forkopimda, perguruan tinggi, serta sejumlah kepala daerah dan wakil kepala daerah dari kabupaten/kota di Aceh.

Di antaranya Wali Kota Lhokseumawe, Bupati Aceh Singkil, Bupati Aceh Utara, Wakil Wali Kota Langsa, Wakil Bupati Pidie, Wakil Bupati Aceh Timur, Wakil Bupati Nagan Raya, dan Wakil Bupati Aceh Tenggara.

Safrizal ZA yang juga menjabat Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri turut hadir dalam kapasitasnya sebagai Kepala Posko Wilayah Satgas PRR Pascabencana Sumatera. []