Terkait Penanganan Bencana, Ini Penegasan Wali Nanggroe kepada Kapolda Aceh
PORTALNUSA.com | BANDA ACEH – Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar menerima kunjungan kerja Kapolda Aceh, Irjen Pol Marzuki Ali Basyah di Meuligoe Wali Nanggroe, Banda Aceh, Selasa 10 Maret 2026.
Kabag Humas dan Kerja Sama Wali Nanggroe, Zulfikar Idris menyebutkan, pertemuan itu membahas antara lain soal penanganan bencana alam, stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), pemberantasan narkotika, serta antisipasi dampak sosial–ekonomi akibat dinamika global.
Kapolda Aceh hadir didampingi Wakapolda Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo, Irwasda Kombes Pol Djoko Susilo, Dirintelkam Kombes Pol Said Anna Fauza, serta Staf Ahli Kapolda Aceh Dr. Nurlis Effendi. Sementara Wali Nanggroe turut didampingi Staf Khusus Dr. Muhammad Raviq.
Wali Nanggroe menegaskan penanganan korban bencana harus dilakukan cepat dan berkelanjutan.
“Seluruh masyarakat yang terdampak bencana alam harus mendapatkan perlindungan dan bantuan secara cepat, tepat, dan berkelanjutan,” ujar Wali Nanggroe.
Menurutnya, penanganan pengungsi menjadi prioritas, mulai dari penyediaan hunian sementara, bantuan kebutuhan pokok, hingga percepatan pembangunan hunian tetap.
“Kita ingin proses pemulihan berjalan pasti sehingga masyarakat bisa segera kembali hidup normal,” kata Wali Nanggroe.
“Koordinasi lintas sektor perlu diperkuat untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan distribusi bahan kebutuhan pokok tetap lancar, terutama menjelang dan setelah Idulfitri,” tegas Wali Nanggroe.
Wali Nanggroe juga menyampaikan keprihatinan atas laporan perempuan muda asal Aceh yang menjadi korban perdagangan manusia melalui jalur pekerjaan ilegal ke luar negeri.
Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah menyampaikan aparat keamanan bersama pemerintah terus memperkuat respons kebencanaan.
“Langkah-langkah penanganan terus kami intensifkan, termasuk pembukaan akses ke wilayah terdampak, distribusi logistik, dan pengamanan situasi selama masa pemulihan,” ujarnya.
Ia menambahkan, dukungan bagi korban juga mencakup bantuan kebutuhan dasar dan logistik. Pemerintah, kata dia, turut menyalurkan bantuan uang tunggu sembari menunggu rampungnya pembangunan hunian tetap.
Selain itu, pertemuan menyoroti potensi dampak sosial pascabencana.
Tekanan ekonomi dinilai dapat meningkatkan kerentanan sosial dan risiko kriminalitas.
“Kami berkomitmen menjaga stabilitas kamtibmas di seluruh wilayah Aceh melalui penguatan pengawasan, patroli rutin, serta penegakan hukum yang tegas dan profesional,” kata Kapolda Aceh.
“Pendekatan pembinaan kepada masyarakat juga terus kami kedepankan.”
Pemberantasan peredaran narkotika, lanjutnya, menjadi perhatian khusus, terutama di kawasan perkotaan.
“Pencegahan dan penindakan akan diperkuat melalui koordinasi erat antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah,” ujar Kapolda Aceh melaporkan.
Kapolda juga menegaskan pengawasan akan diperketat dengan memperkuat pengawasan terhadap jaringan perekrut tenaga kerja ilegal sekaligus meningkatkan perlindungan kepada masyarakat.
Pertemuan juga membahas dampak dinamika global terhadap ekonomi nasional dan daerah, termasuk potensi kenaikan harga energi dunia yang dapat memengaruhi harga kebutuhan pokok.
Sebagai tindak lanjut, instansi terkait akan meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk memantau perkembangan situasi dan memastikan langkah penanganan berjalan efektif.[]
