Pemprov Aceh Gelar Bimtek SPM Pascabencana di Lhokseumawe, Fokus Perkuat Layanan Dasar Warga Terdampak
PORTALNUSA.com | LHOKSEUMAWE – Pemerintah Aceh melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh menggelar Lokakarya dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendataan serta Penghitungan Target Kebutuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pascabencana Regional I di Lhokseumawe, 21-22 Mei 2026.
Kegiatan tersebut diikuti 50 peserta dari 10 kabupaten/kota di Regional I Aceh yang terdiri dari unsur Bappeda, Dinas Perkim, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Bagian Pemerintahan daerah. Sejumlah SKPA juga turut hadir, di antaranya Bappeda Aceh, Dinas Perkim Aceh, Diskominsa Aceh, Inspektorat Aceh, dan Biro Pemerintahan Setda Aceh.
Lokakarya itu terselenggara atas dukungan program SKALA, kemitraan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia, guna memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam memenuhi layanan dasar masyarakat pascabencana hidrometeorologi.
Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir melalui Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh, Bob Mizwar menegaskan, pemenuhan SPM pascabencana menjadi tantangan besar karena bencana tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga menghambat akses masyarakat terhadap layanan dasar.
“Pemerintah di daerah harus mampu menyusun perencanaan yang cepat, tepat, dan berbasis data agar pelayanan dasar tetap bisa menjangkau masyarakat, khususnya kelompok rentan dan korban bencana,” ujar Bob Mizwar saat membacakan sambutan Sekda Aceh.
Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah didorong memperkuat pendataan target penerima layanan, menyusun capaian SPM yang realistis, hingga meningkatkan kapasitas tim penerapan SPM dalam pengisian data secara akuntabel.
Dalam pemaparannya, Bob Mizwar juga mengungkapkan capaian realisasi anggaran SPM tertinggi di Aceh saat ini diraih Kabupaten Bener Meriah sebesar 41,57 persen. Sementara untuk pelaporan SPM Triwulan I Tahun 2026, capaian tertinggi diraih Langsa dengan nilai 69,46 persen.
Namun demikian, Pemerintah Aceh mencatat masih terdapat sejumlah kabupaten/kota yang belum menyampaikan laporan SPM Triwulan I 2026 dan diminta segera menuntaskan pelaporan tersebut.
Pemerintah Aceh berharap hasil lokakarya dan bimtek ini dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih terukur, sehingga pelayanan dasar bagi masyarakat terdampak bencana dapat terpenuhi secara adil, merata, dan berkelanjutan.[]
