Gubernur Aceh dan SKK Migas Sepakat Revisi PoD Blok Andaman

PORTALNUSA.com|JAKARTA –Gubenur Aceh, Muzakir Manaf  dan kepala SKK Migas, Djoko Siswanto menyapakati penyampaian revisi Plane of Development (PoD) Lapangan Gas Tengkulo di wilayah kerja South Andaman  atau blok Andaman.

Kabar itu disampaikan juru bicara pemerintah Aceh, Nurlis Effendi sesaat usai pertemuan gubernur  Aceh dengan kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) di Jakarta, Rabu malam 10 Juni 2026.

Nurlis menyebut pada prinsipnya gubernur tidak menolak proyek Lapangan Gas Tengkulo blok Andaman yang dioperasikan oleh Mubadala Energy itu, namun ada sejumlah hal pada PoD yang perlu diperbaiki sehingga tidak merugikan Aceh.

Sesuai PoD yang telah ditetapkan Kementerian ESDM dan SKK Migas pada Maret 2026, gas dan kondesat diproses di FPSO (Floating Production Storage dan Offloading) di South Andaman, kemudian disalurkan ke ORF (Onshore Receiving Facilities) yang berlokasi di KEK Arun, Lhokseumawe. Proses penyalurannya melalui Offshore Gas Pipeline dari FPSO ke ORF.

Mubadala Energy tengah menyiapkan proses tender pengadaan unit FPSO raksasa untuk mempercepat komersialisasi gas (fast-track) di South Andaman.

Unit ini diproyeksikan memproses gas laut dalam sebelum dialirkan lewat pipa. FPSO memiliki fungsi lengkap, memproduksi atau mengolah migas langsung di atas kapal dan sekaligus menyimpan dan menyalurkannya.

Namun kata Nurlis gubernur berkeinginan gas dan kondensat diproses di Kek Arun dengan skema penyaluran gas langsung ke darat (onshore pipelining) untuk diolah di KEK Arun.

“Tujuannya agar blok Andaman dapat membawa keuntungan pada semua pihak, Mubadala sebagai investor dapat keuntungan, begitu juga dengan pemerintah pusat dan pemerintah Aceh serta masyarakat Aceh,” kata Nurlis

Lebih penting lagi kata Nurlis, gubernur mendorong agar blok Andaman berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Aceh.  Karena pengolahan di darat dinilai sangat efektif mengaktifkan industri pupuk dan petrokimia lokal.

Selain itu juga dapat  menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah jauh lebih besar dibandingkan fasilitas terapung yang sangat terisolasi di lepas pantai.

Hal itu bukan tak beralasan, telah ada contoh pergeseran proses pengolahan gas dan kondesat dari laut ke darat seperti blok Marsela di laut Arafuru Maluku.

Pada kesempatan itu gubernur  didampingi Sekda, M Nasir, Staf Khusus, Teuku Irsyadi, Tenaga Ahli Sekda Aceh Bidang Migas Akhyar dan Juru Bicara Nurlis.[]