DPRK Tekankan Tata Kelola Aset yang Transparan dan Produktif
PORTALNUSA.com | BANDA ACEH – Fraksi Gabungan Golkar–PKB–PPP DPRK Banda Aceh mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang selama ini belum produktif. Fraksi menilai langkah tersebut dapat meningkatkan nilai ekonomi aset sekaligus mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pandangan itu disampaikan Wakil Ketua Fraksi Golkar–PKB–PPP, Faisal Ridha, dalam rapat paripurna DPRK Banda Aceh terkait Rancangan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK 2025, Jumat, 24 Juli 2026.
Fraksi menegaskan, pengelolaan aset harus dilakukan secara transparan, profesional, dan akuntabel, disertai percepatan inventarisasi, penataan administrasi, serta penyelesaian legalitas agar seluruh aset dapat dimanfaatkan secara optimal.
Selain itu, Fraksi mendorong belanja daerah lebih berorientasi pada hasil dengan memprioritaskan pelayanan publik, pengendalian banjir, penataan kota, penguatan UMKM, ekonomi syariah, pendidikan, kesehatan, serta transformasi digital.
Terkait PAD, Fraksi meminta pemerintah tidak hanya mengandalkan penyesuaian target pajak hotel dan restoran, tetapi juga memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperkuat pengawasan, dan mengoptimalkan sistem perpajakan digital.
Fraksi juga mendukung pengembangan infrastruktur ekonomi, termasuk pemanfaatan pasar sebagai Gerai Koperasi Merah Putih, pengoperasian cold storage, pengembangan pariwisata, serta peningkatan investasi. Namun, seluruh hambatan administrasi dan teknis diminta segera diselesaikan agar fasilitas yang telah dibangun dapat dimanfaatkan masyarakat.
Di sisi lain, Fraksi Golkar–PKB–PPP mengapresiasi penataan kawasan kota melalui penertiban bangunan liar, PKL, reklame, jaringan utilitas, ruang terbuka hijau, serta peningkatan kualitas drainase dan infrastruktur jalan. Fraksi berharap seluruh kebijakan tersebut dilaksanakan secara konsisten, humanis, berkeadilan, dan mengedepankan kepentingan masyarakat.[]
