Di Forum Rakor Satgas PRR, Plt Kadistanbun Aceh Paparkan Kemajuan Pemulihan Sawah Pascabencana

SATUAN Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekontruksi (Satgas PRR) Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) yang Masih Berindikator Merah.

Rapat dilaksanakan secara daring dipimpin oleh Karendal Anev Posko Nasional Satgas PRR, Brigadir Jenderal TNI Andre Julian, SIP, M. Sos, Kamis, 27 Agustus 2026.

Rapat diikuti oleh pejabat ketiga provinsi beserta kabupaten/kota yang masih berindikator merah atau yang memiliki serapan rendah.

Selain dari ketiga provinsi tersebut juga diikuti oleh kementerian terkait seperti Kemendagri, Kementan, Kemen PU dan juga dari Bappenas.

Brigjen TNI Andre mengatakan rakor ini dilaksanakan untuk mengetahui apa hambatan serta solusi yang perlu diambil terutama terhadap kabupaten/kota yang memiliki indikator merah atau serapan rendah.

“Kita berharap dengan sisa waktu yang ada, kita dapat mengejar ketertinggalan, sehingga pada musim tanam berikutnya, sawah-sawah dan irigasi kita dapat dimanfaatkan oleh petani yang terdampak bencana,” kata Brigjen Andre.

Berikut beberapa dokumen pendukung pemaparan Kadistanbun Aceh, Azanuddin Kurnia pada Rakor Satgas PRR tentang pemulihan sawah pascabencana dilaksanakan secara daring, Kamis 27 Agustus 2026:

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh, Dr. Ir. Azanuddin Kurnia, SP, MP yang dimintai tanggapan dan penjelasan pada pertemuan tersebut menyatakan bahwa Provinsi Aceh per 25 Agustus 2026 serapan sudah 52,9% atau sekitar Rp. 272,3 miliar dari sekitar Rp. 515 miliar.

“Alhamdulillah dengan kerja keras dan kolaborasi para pihak kita sudah sampai setengah jalan,” ujar Azanuddin.

Azanuddin melanjutkan, “Insya Allah paga musim tanam Oktober ini, akan banyak sawah yang akan bisa tertanami dan sebagian besar yang sudah ditanam pada bulan sebelumnya akan ada yang panen.”

“Tahun ini kita yakin bisa menyelesaikan sekitar 40.852 hektare atau seluruh dari sawah rusak ringan dan rusak sedang,” tandasnya.

Azanuddin juga menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan ada dua tahap. Tahap pertama ada sekitar 23.818 hektare untuk sawah rusak ringan (oplah) dan 4.393 hektare untuk rusak sedang (rehab). Total 28.211 hektare.

Kemudian tahap II untuk oplah ada 3.253 hektare dan rehab 9.388 hektare dengan total tahap II 12.641 hektare.

Untuk tahap II saat ini sedang disusun dokumen rancangan teknis (DRT). Bila digabung pelaksanaan kontruksi tahap I dan II, maka sudah mencapai 63% serapan anggaran dengan fisik lahan sekitar 10.333 hektare pada 16 kabupaten/kota.

Serapan anggaran pengolahan lahan

Dilaporkannya, serapan anggaran untuk pengolahan lahan sudah sekitar 36% dengan fisik sekitar 4.180 hektare.

Untuk rehab sudah 32% dengan fisik lahan 4.393 hektare pada 11 kabupaten/kota. Untuk pengolahan lahan sudah 31% dengan fisik lahan 2.080 hektare.

Selain itu, katanya, kegiatan irigasi perpompaan sudah mencapai 68%, irigasi perpipaan 88%, bangunan konservasi 55%, jaringan irigasi tersier sudah 96% dan jalan usaha tani 54%.

“Bila ditotal rata-rata seluruh kegiatan tersebut mencapai 52,9% per 25 Agustus,” ujar Azan menjelaskan secara detail.

Azanuddin Kurnia yang juga Ketua Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI) Aceh mengimbau dinas kabupaten/kota agar terus memacu pekerjaan di lapangan.

“Mohon terus didampingi para kelompok tani yang mendapatkan pekerjaan ini agar petani kita cepat kembali bercocok tanam padi,”  ujarnya bersemangat.

Sementara kepada pihak TNI yang melaksanakan pekerjaan, Azan juga berharap dapat segera menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal.

“Dinas kabupaten/kota agar terus melakukan koordinasi dengan mereka, sehingga setiap kendala yang ada, dapat segera dicari jalan keluarnya,” imbaunya.

Iklim menjadi kendala terbesar

Pada kesempatan tersebut, Azan juga menyatakan bahwa saat ini kendala terbesar ada pada iklim dengan panas yang tinggi (musim kemarau bahkan el nino gozzila), sebagaimana diingatkan BMKG.

Hal ini mengakibatkan kesulitan air pada sebagian besar sawah. Itu belum lagi irigasi primer, skunder dan tersier rusak. Sehingga air juga tidak dapat masuk kalaupun ada air.

Upaya dari irigasi perpipaan dan irigasi perpompaan pada beberapa wilayah belum cukup membantu. Ini harus dicarikan jalan keluarnya.

Sawah rusak berat

Pada rakor tersebut, Azanuddin Kurnia yang baru saja mendapat penghargaan dari Gubernur Aceh Muzakir Manaf pada Hari Damai XXI 15 Agustus 2026 karena sukses dalam pemulihan lahan pertanian reintegrasi juga memaparkan terkait lahan sawah rusak berat.

Menurutnya, ada sekitar 16.283 hektare yang rusak berat. Pihaknya sudah dua kali menyurati dinas kabupaten/kota bahkan Kementan juga bersurat ke kabupaten/kota untuk mengindentifikasi kembali lahan rusak berat.

“Ada kemungkinan lahan rusak berat kita berkurang karena turun status menjadi rusak sedang dan ada sebagian kecil yang sudah direhab seperti di Pidie Jaya,” ungkapnya.

“Data ini penting bagi kita agar Kementan dapat memetakan berapa besar kebutuhan anggaran nantinya,” kata Azanuddin.

Banyak pihak menilai Azanuddin terlihat bersemangat bahkan dari pascabencana memiliki semangat yang tinggi untuk terus berupaya melakukan berbagai hal serta kolaborasi dengan para pihak, agar lahan rusak ringan, sedang dan berat bisa cepat tertangani dengan baik.

Pada pertemuan tersebut, Plt. Kadistanbun Aceh kembali memberikan masukan untuk pemulihan sawah rusak berat dengan strategi melalui 4 cara yaitu ; pertama lumpur di sawah dimanfaatkan sebagai bahan galian C untuk berbagai proyek pemerintah ataupun lainnya.

Kedua, dengan menanam tanaman muda yang sesuai dengan kondisi lahan, seperti bawang merah, cabai merah, jagung, ubi kayu, sayuran ataupun tanaman lain yang disukai oleh petani atau masyarakat. Hal ini sudah dilakukan oleh masyarakat seperti di Pidie Jaya, Aceh Tamiang dan lainnya. Tetapi konsep ini hanya bersifat sementara sambil menunggu sawah direhab untuk kembali kepada kondisi semula.

Ketiga, menjadikan material tersebut sebagai bahan baku untuk bata ringan atau bata merah.

Keempat, dengan melakukan rehab sawah rusak berat untuk mengembalikan seperti sawah sebelum bencana.

Langkah-langkah pada point 4 ini diperlukan yaitu diawali dengan dilakukan kajian cepat pada lokasi sawah rusak berat.

Kajian ini diperlukan untuk mengetahui kandungan lumpur, kedalaman, dan juga biaya yang dibutuhkan per hektare-nya.

Azanuddin Kurnia menjelaskan ada beberapa karakteristik lokasi ini, seperti ada yang kandungan pasir mendominasi, kandungan tanah liat, dan ada juga yang berbatu.

“Tentunya kondisi ini akan berbeda rencana anggaran biayanya. Saya yakin kajian cepat ini bisa selesai dalam waktu 1 bulan. Insya Allah,” ujar Alumni Doktoral Universitas Syiah Kuala ini.

Azan menyebutkan, dengan diketahui biaya per hektare akan menjadi dasar dalam pembuatan SID (survey investigasi disain).

Azan juga meminta kepada Satgas PRR agar dapat melakukan koordinasi dengan Kemen ATR/BPN untuk inventarisir dan pemetaan batas lahan.

Hal ini diperlukan untuk mengetahui batas tanah masyarakat. Karena salah satu kriteria rusak berat, batas tanah/lahan sudah tidak tampak lagi dan pematang sawah sudah tertimbun lumpur.

“Jadi batas lahan ini sangat penting untuk menghindari konflik di kemudian hari,” katanya mengingatkan.

Dengan sisa waktu akhir tahun 2026 ini, Azanuddin Kurnia menawarkan agar minimal dapat dilaksanakan kajian cepat.

Sedangkan untuk pekerjaan SID, inventarisir dan pemetaan batas lahan serta pekerjaan fisiknya dilakukan di tahun 2027.

“Pekerjaan fisik 2027 juga memberi kesempatan kepada pemerintah untuk mencari sumber anggaran, karena diprediksi anggaran yang dibutuhkan sangat besar,” pungkas Azanuddin Kurnia.[]