Dek Fadh Instruksikan Percepatan Realisasi Anggaran untuk Penanganan Pascabencana
PORTALNUSA.com | BANDA ACEH – Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, SE atau Dek Fadh mengikuti Rapat Koordinasi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Selasa, 8 September 2026.
Rakor digelar virtual melalui Zoom Meeting dan diikuti Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana bersama sejumlah kementerian terkait.
Dek Fadh mengikuti rapat dari Ruang Rapat Wakil Gubernur Aceh. Ia didampingi Plt Sekda Aceh Taufik, ST, M.Si., Asisten II Sekda Aceh Bidang Perekonomian dan Pembangunan T. Robby Irza, serta Imran, perwakilan Tim Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kementerian Dalam Negeri RI untuk wilayah penanganan pascabencana di Aceh.
Rapat secara hybrid ini turut diikuti sejumlah pejabat pemerintah pusat, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.
Salah satu agenda utama yang dibahas yaitu percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat yang terdampak bencana di wilayah Sumatera.
Pemerintah pusat dan daerah terus didorong mempercepat realisasi program rehab dan rekon agar kebutuhan masyarakat terdampak bencana bisa dapat segera terpenuhi.
Usai mengikuti rakor, Dek Fadh langsung menginstruksikan kepada penerima anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dan bantuan keuangan segera merealisasikan anggaran untuk kepentingan penanganan bencana.
“Saya menginstruksikan kepada penerima anggaran TKD dan bantuan keuangan agar secepat mungkin merealisasikan dana untuk kepentingan penanganan bencana, sesuai perintah Bapak Menteri Dalam Negeri melalui kami,” ujar Dek Fadh.
Menurutnya, percepatan realisasi anggaran menjadi bagian penting dalam memastikan proses pemulihan masyarakat berjalan dan tanpa hambatan.
Pemerintah Aceh juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah terdampak, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan mempercepat pembangunan hunian tetap.
Dalam rakor ini, sejumlah kepala daerah dari wilayah terdampak di Aceh turut dilibatkan. Di antaranya Bupati Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Utara, Bener Meriah, Gayo Lues, Pidie, Pidie Jaya, serta Wali Kota Lhokseumawe.
Rakor ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas pemerintahan agar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi Sumatera tersebut berjalan cepat, terpadu, efektif, dan tepat sasaran. []
