Mahasiswa USK Soroti Pemulihan Pascabencana, Plt Sekda Aceh Buka Ruang Dialog
PORTALNUSA.com | BANDA ACEH – Pemerintah Aceh membuka ruang dialog dengan mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK) yang menggelar aksi unjuk rasa menyoroti penanganan pemulihan pascabencana di Aceh.
Aksi tersebut berlangsung di halaman Kantor Gubernur Aceh, Kamis sore, 10 September 2026. Mahasiswa menyampaikan sejumlah temuan dan tuntutan terkait kondisi masyarakat serta proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Plt Sekda Aceh Taufik kemudian menemui langsung mahasiswa dan menerima aspirasi yang disampaikan.
Taufik menegaskan Pemerintah Aceh tidak menutup diri terhadap kritik masyarakat. Ia bahkan memastikan komunikasi dengan berbagai pihak akan terus dibuka.
“Kami tidak eksklusif, kami juga masyarakat biasa. Hanya saja posisi saat ini berbeda, kami diamanatkan di pemerintah untuk membangun kesejahteraan masyarakat,” kata Taufik.
Menurutnya, pemerintah dan mahasiswa memiliki tujuan yang sama, yakni mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat terdampak bencana. Pemulihan itu mencakup sektor pendidikan, kesehatan hingga penyediaan hunian.
“Dalam pemulihan pascabencana sama-sama kita ingin berjalan cepat di semua sektor kehidupan, baik pendidikan, kesehatan maupun rumah hunian,” ujarnya.
Akui Pemerintah Tak Bisa Bekerja Sendiri
Taufik mengakui proses pemulihan pascabencana tidak bisa ditangani Pemerintah Aceh sendirian. Karena itu, pemerintah akan memperkuat koordinasi dengan seluruh SKPA serta pemerintah kabupaten/kota.
Ia menyebut pertemuan dengan seluruh SKPA telah dilakukan beberapa hari sebelumnya untuk mengevaluasi sekaligus mendorong percepatan penanganan pascabencana.
“Kami beberapa hari lalu duduk bersama semua SKPA. Kami akan bangun komunikasi yang intensif dengan kabupaten/kota,” katanya.
Taufik juga menegaskan pemerintah membutuhkan masukan dari masyarakat untuk mengetahui persoalan yang masih terjadi di lapangan.
“Kami sadar bukan super power. Kami buka komunikasi dengan semua pihak,” ujarnya.
Sebagai bagian dari keterbukaan informasi, Pemerintah Aceh juga telah membuka posko yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan penanganan pascabencana.
Mahasiswa Soroti Pendidikan, Anggaran hingga Kesehatan
Dalam aksi tersebut, mahasiswa USK membawa sejumlah persoalan yang ditemukan dari hasil observasi di daerah terdampak bencana.
Ketua BEM USK menyoroti kondisi sejumlah infrastruktur dan fasilitas pendidikan yang masih mengalami kerusakan, termasuk di Gayo Lues. Mahasiswa menilai pemulihan sarana pendidikan harus menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan proses belajar masyarakat terdampak.
Sementara itu, Ketua BEM Fakultas Teknik USK mempertanyakan transparansi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Mahasiswa meminta pemerintah membuka informasi penggunaan anggaran agar masyarakat dapat ikut mengawasi proses pemulihan.
Sorotan lain datang dari Ketua BEM Fakultas Keperawatan USK yang menilai sejumlah fasilitas kesehatan masih belum sepenuhnya pulih. Mahasiswa juga mempertanyakan rendahnya serapan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan untuk penanganan pascabencana.
Menanggapi aspirasi tersebut, Taufik berharap pertemuan dengan mahasiswa tidak berhenti setelah aksi berakhir.
“Saya harap komunikasi kita terus berlanjut. Besar harapan kami, seperti disampaikan gubernur, agar terus membuka komunikasi dalam penanganan bencana,” katanya.
Pemerintah Aceh menyatakan akan melanjutkan koordinasi dengan SKPA dan pemerintah kabupaten/kota, sekaligus membuka ruang dialog dengan masyarakat untuk mengawal percepatan pemulihan pascabencana. []
