Dek Fadh Minta Pemkab Perkuat Koordinasi, Pembangunan Huntap Aceh Ditargetkan Tuntas 2027
PORTALNUSA.com | BANDA ACEH – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau yang akrab disapa Dek Fadh, meminta pemerintah kabupaten dan kota memperkuat koordinasi untuk mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana. Penyediaan lahan menjadi salah satu faktor penting agar pembangunan dapat diselesaikan sesuai target pada 2027.
Permintaan itu disampaikan Dek Fadh saat memberikan arahan dalam rapat pemutakhiran Rencana Induk (Renduk) kebutuhan rumah pascabencana di Aceh yang digelar secara virtual dari Kantor Gubernur Aceh, Selasa, 20 Oktober 2026. Rapat tersebut diikuti jajaran pemerintah kabupaten dan kota se-Aceh.
Dek Fadh menegaskan, pemerintah daerah harus memastikan lahan tersedia sebelum pembangunan dimulai. Ia mengingatkan, keterlambatan penyediaan lahan berpotensi menghambat pelaksanaan proyek, meskipun anggaran dan rencana pembangunan telah disiapkan.
“Untuk masalah rumah ini, 2026–2027 harus siap semua. Tanggung jawab kepala daerah menyediakan lahan. Tahun 2027 harus sudah siap. Jangan sampai rumahnya siap dibangun, tetapi lahannya tidak ada,” kata Dek Fadh.
402.197 Rumah Terdampak Bencana
Berdasarkan pemutakhiran data pemerintah kabupaten dan kota, sebanyak 402.197 unit rumah tercatat mengalami kerusakan akibat bencana. Dari jumlah tersebut, 50.396 unit mengalami rusak berat, 73.097 unit rusak sedang, dan 278.704 unit rusak ringan.
Khusus rumah rusak berat yang membutuhkan pembangunan baru, sebanyak 18.030 unit direncanakan dibangun secara komunal oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di atas lahan yang disediakan pemerintah.
Sementara itu, 32.366 unit lainnya akan dibangun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di atas lahan yang disediakan korban banjir.
Besarnya kebutuhan tersebut membuat ketepatan data menjadi bagian penting dalam perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Dek Fadh menyebut angka kebutuhan rumah masih berpotensi berubah seiring proses verifikasi dan validasi bersama pemerintah daerah.
Karena itu, ia meminta pemerintah kabupaten dan kota terus memperbarui data rumah terdampak melalui aplikasi Jitupasna agar kebutuhan pembangunan dapat teridentifikasi secara akurat.
50 Paket Huntap Telah Dikontrak
Sementara itu, Kepala Posko Nasional Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR), Wahyu Bintono Hari Bawono, meminta pemerintah daerah mendukung percepatan pembangunan huntap, terutama melalui penyediaan lahan dan perbaikan akses menuju lokasi proyek.
Wahyu menyampaikan, sebanyak 50 paket pekerjaan pembangunan huntap di Aceh telah menandatangani kontrak pada 2026. Para pemenang proyek juga telah dikumpulkan di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menerima arahan terkait pelaksanaan pekerjaan.
Ia menekankan pentingnya pelaksanaan proyek yang tepat waktu, tepat hasil, dan tepat guna. Namun, waktu pengerjaan yang terbatas hingga akhir tahun menjadi salah satu tantangan yang harus diantisipasi.
Wahyu berharap kendala tersebut tidak menghambat pembangunan huntap komunal. Untuk itu, pemerintah kabupaten dan kota diminta berkoordinasi secara intensif dengan pelaksana proyek, khususnya dalam memastikan kesiapan lahan dan akses jalan.
Koordinasi lintas pemerintah, menurut dia, diperlukan agar seluruh tahapan pembangunan berjalan lancar dan rumah yang dibangun dapat segera dimanfaatkan masyarakat terdampak bencana.
Dengan jumlah rumah rusak berat yang mencapai puluhan ribu unit, percepatan pembangunan huntap tidak hanya bergantung pada kontrak dan pelaksanaan proyek, tetapi juga pada kesiapan lahan, keakuratan data, serta koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Target penyelesaian pada 2027 kini menjadi tenggat penting bagi seluruh pihak untuk memastikan warga terdampak bencana dapat menempati hunian tetap yang layak. []
