17 Tahun Menanti, Lahan 3,85 Hektare Akhirnya Dieksekusi
PORTALNUSA.com | SIMEULUE – Setelah melalui proses panjang selama 17 tahun, sengketa kepemilikan lahan seluas 38.500 meter persegi di Desa Lanting, Kabupaten Simeulue, akhirnya mencapai tahap pelaksanaan eksekusi.
Dari perjalanan hukum yang panjnag, akhirnya Pengadilan Negeri (PN) Sinabang melaksanakan eksekusi pengosongan dan penyerahan objek tanah tersebut pada Rabu, 11 November 2026, dengan di kawal oleh aparat keamanan. Eksekusi pun berlangsung lancar aman dan tertib.
Perihal pelaksanaan eksekusi itu tertuang dalam Penetapan Ketua PN Sinabang Nomor 1/Pdt.Eks/2026/PN Snb juncto Nomor 1/Pdt.Eks/2021/PN Snb, yang merujuk pada rangkaian putusan perkara Nomor 5/Pdt.G/2008/PN Snb, Nomor 22/PDT/2009/PT BNA, hingga Putusan Mahkamah Agung Nomor 2311 K/PDT/2009.
Perkara itu sejatinya telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) sejak 2009 melalui putusan Mahkamah Agung. Namun, pelaksanaan eksekusi sempat tertunda pada 2021 setelah adanya gugatan perlawanan eksekusi yang diajukan pihak Alwin Abdullah.
Sementara itu, kuasa hukum para pemohon eksekusi, Yusi Muharnina, S.H., M.H., CPCLE, CPM, menyampaikan apresiasi kepada PN Sinabang dan aparat keamanan atas terlaksananya eksekusi.
Menurutnya, keberhasilan tersebut mengakhiri penantian panjang kliennya guna memperoleh hak atas tanah yang telah dimenangkan melalui proses peradilan.
“Klien kami telah melalui proses yang sangat panjang dan melelahkan. Putusan Mahkamah Agung telah dimenangkan sejak 2009, tetapi pelaksanaan eksekusi baru dapat terlaksana sekarang setelah sebelumnya tertunda pada 2021. Alhamdulillah, hari ini hak klien kami akhirnya dapat dipulihkan melalui proses hukum,” ujar Yusi usai pelaksanaan eksekusi.
Lahan tersebut merupakan objek sengketa yang kini diserahkan kepada pemilik sah beserta ahli waris almarhum Rabasyah dan almarhumah Elmimin R. Binti Alm. Rabasyah, yakni Neli Kusumawati, Yuni Rosa Pratiwi, dan Rafi Firmukmin.
Walau demikian, pelaksanaan eksekusi tetap mengedepankan pendekatan humanis. Para pemohon sepakat tidak memaksakan pembongkaran bangunan rangka baja yang difungsikan sebagai garasi mobil milik pihak termohon, Alwin Abdullah, dengan luas sekitar 12,77 meter persegi.
Pertimbangan itu diambil untuk menghindari risiko kerusakan terhadap struktur bangunan utama di sekitarnya.
Kesepakatan pun dituangkan dalam surat pemberitahuan dan pernyataan tertulis. Melalui dokumen tersebut, para pemohon menyatakan bersedia melepaskan hak atas sebagian area tanah yang menjadi tapak bangunan garasi.
Dengan demikian, pelaksanaan eksekusi tidak hanya mengakhiri proses panjang sengketa kepemilikan tanah, namun juga menyisakan kesepakatan antarpihak untuk menghindari persoalan baru terkait keberadaan bangunan di atas objek sengketa. []
