PWI Bicara Aturan, Muhammad Saleh Bertanya: Aturan yang Mana?
PORTALNUSA.com | BANDA ACEH – Muhammad Saleh Pemred Modus Aceh mengajukan keberatan dan permohonan koreksi kepada Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) terkait pencoretan namanya dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) Konferensi Provinsi (Konferprov) XIII PWI Aceh.
Hal ihwal tersebut disampaikannya melalui surat tertanggal 13 November 2026 yang ditujukan kepada Ketua Umum PWI Pusat melalui Sekretaris Jenderal. Surat itu merupakan tanggapan atas surat PWI Pusat Nomor 1044/PWI-P/LXXX/XI/2026 tertanggal 9 November 2026 tentang pelaksanaan Konferprov XIII PWI Aceh.
Dalam surat itu, Muhammad Saleh mempersoalkan keputusan PWI Pusat yang meminta PWI Aceh mengeluarkan namanya dari DPS. Ia juga menilai keputusan itu tidak disertai penjelasan yang rinci dan memadai mengenai dasar hukum, alasan faktual, serta prosedur organisasi yang di pakai untuk hal tersebut.
Menurut Saleh, keputusan itu berdampak langsung terhadap hak keanggotaan dan partisipasinya dalam konferensi seharusnya memiliki landasan aturan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia juga meminta PWI Pusat untuk segera menjelaskan status keanggotaannya, termasuk dasar penilaian yang menyebabkan ia tidak lagi tercantum dalam daftar pemilih.
Dalam suratnya, Saleh menyebut ia masih tercatat pada laman resmi PWI Pusat sebagai Anggota Biasa. Saleh merujuk Pasal 9 Anggaran Dasar PWI yang mengatur hak anggota biasa untuk menghadiri konferensi, menyampaikan pendapat, serta memilih dan dipilih sebagai pengurus sepanjang memenuhi persyaratan organisasi.
Selain mempersoalkan pencoretan dari DPS, Saleh juga menyoroti penggunaan Pasal 5 ayat (7) Peraturan Rumah Tangga (PRT) PWI Tahun 2024 sebagai salah satu dasar pertimbangan PWI Pusat dalam menilai status keanggotaannya.
Saleh mengatakan, ketentuan tersebut perlu untuk ditnjau kembali relevansinya setelah ada pembaruan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan perangkat peraturan organisasi melalui Kongres Persatuan PWI di Cikarang pada 30 Agustus 2025, yang kemudian disahkan dalam Konkernas pada 7 Februari 2026 di Banten.
Menurut Saleh, PWI Pusat perlu menjelaskan apakah ketentuan lama tersebut masih berlaku, telah diubah, atau diganti oleh aturan organisasi yang lebih baru.
Soroti Kewenangan Dewan Kehormatan
Persoalan lain yang disampaikan Saleh adalah terkait dengan kewenangan Dewan Kehormatan dalam penegakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Jurnalistik (KEJ), serta Kode Perilaku Wartawan (KPW).
Ia merujuk sejumlah ketentuan organisasi yang menempatkan Dewan Kehormatan sebagai lembaga berwenang memeriksa dan menetapkan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap aturan organisasi dan kode etik.
Karena itu, Saleh meminta PWI Pusat menjelaskan apakah pencoretan namanya dari DPS berkaitan dengan dugaan pelanggaran organisasi atau etik. Jika terkait demikian, ia juga meminta untuk dijelaskan lembaga yang semestinya berwenang menetapkan pelanggaran tersebut serta prosedur yang telah ditempuh, termasuk kesempatan untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan diri.
Selanjutnya Saleh menilai setiap keputusan yang berpotensi membatasi hak anggota harus melalui mekanisme organisasi yang jelas, objektif, dan memberikan ruang bagi anggota yang bersangkutan untuk menyampaikan penjelasan.
Minta Status Rehabilitasi Diperjelas
Dalam surat yang sama, Saleh juga meminta PWI Pusat memberikan penilaian hukum yang definitif terhadap keputusan rehabilitasi atau pemulihan status keanggotaannya.
Ia menyoroti pernyataan PWI Pusat dalam surat sebelumnya yang menyebut relevansi Pasal 7 hasil Kongres Persatuan PWI Tahun 2025 terhadap keputusan rehabilitasi dirinya masih perlu ditelaah lebih lanjut.
Menurut Saleh, penilaian itu harus dilakukan secara menyeluruh dan dengan mempertimbangkan ketentuan organisasi terbaru, termasuk aturan peralihan dan konsekuensi hukum terhadap keputusan yang diterbitkan selama masa dualisme kepengurusan PWI.
Ia berpendapat, selama keputusan rehabilitasi tersebut belum dibatalkan melalui mekanisme yang sah, kedudukan hukumnya perlu mendapatkan kepastian yang jelas.
Melalui surat keberatan itu, Muhammad Saleh meminta Ketua Umum PWI Pusat meninjau kembali keputusan pencoretan namanya dari DPS, memberikan penjelasan mengenai dasar hukum dan prosedur yang digunakan, serta menetapkan secara jelas status keanggotaan dan hak partisipasinya dalam Konferprov XIII PWI Aceh.
Surat itu juga turut ditembuskan kepada Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat, Ketua PWI Aceh, serta Ketua Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC) Konferprov XIII PWI Aceh. []
