GDI Soroti Lemahnya Pengawasan Investasi SDA Aceh, Kekayaan Alam Belum Sejahterakan Rakyat
PORTALNUSA.com | BANDA ACEH – Besarnya potensi sumber daya alam (SDA) Aceh dinilai belum berimbas dan memberikan dampak yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Lemah atas pengawasan, ketegasan penegakan hukum, serta belum secara maksimal tata kelola investasi disebut menjadi faktor utama persoalan yang menghambat pemanfaatan kekayaan alam di daerah.
Pandangan tersebut disampaikan Gampong Development Institute (GDI) dalam diskusi kelompok terarah atau Focus Group Discussion (FGD) bertema pengelolaan investasi SDA Aceh yang berlangsung di Sada Coffee, Banda Aceh, Jumat, 13 November 2026.
Ketua GDI, Saifuddin, mengungkapkan, Aceh memiliki potensi yang sangat besar di sektor minyak dan gas bumi, pertambangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, hingga energi. Namun, kekayaan itu belum sepenuhnya mampu mendorong tumbuhnya ekonomi di daerah paling ujung pulau Sumatera ini. Tingginya angka kemiskinan, dan sulitnya kesempatan kerja menjadi hal yang sampai saat ini belum menemukan solusi nyata.
Menurutnya, persoalan utama bukan terletak pada keterbatasan sumber daya alam, melainkan pada tata kelola dan kebijakan yang tidak mampu menjamin secara pasti manfaat investasi yang telah ada agar bisa dirasakan secara luas oleh masyarakat.
“FGD ini kita lakukan untuk mengkaji mengapa Aceh dengan kekayaan sumber daya alam yang begitu besar masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja, persoalan lingkungan, hingga belum optimalnya pendapatan daerah,” kata Saifuddin.
Diskusi tersebut menghadirkan akademisi sekaligus praktisi lingkungan hidup, Dr. Ir. T.M. Zulfikar, ST, MP, IPU, ASEAN Eng., serta Alfian HS dari Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA). Kegiatan itu juga diikuti akademisi, praktisi sosial ekonomi, pegiat lingkungan, organisasi masyarakat sipil, serta unsur media.
Saifuddin menilai pengelolaan investasi SDA membutuhkan kebijakan yang transparan, kepastian hukum, pengawasan perizinan, serta keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat lokal. Tanpa pembenahan tersebut, niscaya investasi berisiko hanya menghasilkan aktivitas ekonomi jangka pendek tanpa memberi nilai tambah pada masyarakat dan bagi daerah-daerah yang ada di provinsi Aceh.
Ia juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap perusahaan yang beroperasi di Aceh. Pemerintah, kata dia, tidak cukup hanya mengundang investor, tetapi juga harus memastikan adanya pembinaan dan pengawasan agar kegiatan usaha berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat bagi semua pihak.
“Investasi memang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja. Namun, investasi tidak boleh mengabaikan lingkungan dan hak masyarakat. Kita membutuhkan investasi yang memberikan nilai tambah bagi Aceh, bukan hanya mengambil sumber daya, sementara risiko kerusakan dan dampak sosial ditanggung masyarakat,” ujarnya.
Hilirisasi dan Transparansi Investasi
Selain pengawasan, GDI menyoroti pentingnya hilirisasi industri dalam pengelolaan sumber daya alam. Aceh dinilai tidak boleh terus bergantung pada penjualan bahan mentah, namun perlu mendorong industri pengolahan yang mampu menciptakan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, dan menggerakkan perekonomian lokal.
Menurut Saifuddin, pemerintah juga perlu memastikan kontribusi perusahaan terhadap pendapatan asli daerah (PAD), penerimaan negara yang kembali ke daerah, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan usaha masyarakat.
Untuk itu, keterbukaan informasi menjadi hal penting. Data perizinan, kewajiban perusahaan, hasil produksi, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), penerimaan daerah, hingga dampak lingkungan harus dapat diakses dan diawasi publik.
GDI juga mengingatkan bahwa investasi yang tidak transparan dan minim pengawasan berpotensi memicu konflik lahan, perselisihan antara perusahaan dan masyarakat, kerusakan lingkungan, serta tidak berkembangnya aktivitas ekonomi di sekitar wilayah operasional.
Karena itu, pembenahan tata kelola investasi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari Pemerintah Aceh, DPRA, DPRK, akademisi, pelaku usaha, masyarakat sipil, hingga warga yang tinggal di sekitar wilayah kegiatan usaha atau masyarakat lingkar tambang dan perkebunan.
Penegakan Hukum Jadi Kunci
Persoalan keberlanjutan lingkungan turut menjadi perhatian dalam FGD tersebut. Aktivitas pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan pembangunan infrastruktur dinilai harus memperhatikan daya dukung lingkungan serta potensi risiko bencana.
Kerusakan hutan, konflik penggunaan lahan, dan penurunan kualitas ekosistem dapat menimbulkan kerugian sosial maupun ekonomi yang lebih besar dibandingkan manfaat investasi yang diterima masyarakat.
GDI menegaskan masyarakat Aceh pada dasarnya tidak antiinvestasi maupun antitambang. Namun, kegiatan usaha harus memiliki legalitas yang jelas, mematuhi peraturan, bertanggung jawab terhadap lingkungan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sebaliknya, pemerintah diminta tidak ragu mengambil tindakan hukum terhadap investasi ilegal, pelanggaran perizinan, maupun aktivitas usaha yang terbukti merusak lingkungan.
Melalui FGD tersebut, GDI berharap dapat merumuskan kajian dan rekomendasi kebijakan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menyusun peta jalan investasi SDA Aceh yang lebih transparan, produktif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
“Ukuran keberhasilan pengelolaan sumber daya alam bukan hanya besarnya investasi atau nilai produksi, melainkan sejauh mana kekayaan tersebut mampu mengurangi kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan daerah, dan menjamin keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang,” tutup Saifuddin. []
