PORTALNUSA.com | BANDA ACEH – Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh, Yusri menegaskan bahwa pihaknya senantiasa mendukung pemerintah dan mendorong Lembaga Jasa Keuangan (LJK) di Aceh untuk bersama-sama membangun ekonomi daerah ini.
Penegasan itu disampaikan Yusri dalam sambutannya pada acara Halal Bihalal Idul Fitri 1444 H yang dilaksanakan oleh Forum Komunikasi Indsutri Jasa Keuangan (FKIJK) di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Jumat malam, 5 Mei 2023. Di forum tersebut Kepala OJK Aceh sebagai pembina.
Yusri mengatakan, pasca-lembaga keuangan konvensional tidak beraktivitas lagi, terdapat tujuh Bank Umum Syariah (BUS) dan enam Unit Usaha Syariah (UUS), 15 BPR/S yang memberikan layanan perbankan di Aceh. Selain itu, ada lima Kantor Fungsional (KF) Bank Umum Konvensional (BUK) yang masih memberikan layanan namun terbatas untuk penyelesaian kewajiban nasabah.
Masih menurut Yusri, jumlah ATM perbankan di Aceh yang mencapai 1.146 unit sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan transaksi nasabah/masyarakat.
Hal yang sama dengan perusahaan IKNB (Industri Keuangan Non-Bank) di Aceh sebanyak 56 entitas, terdiri atas leasing, asuransi, pegadaian, BPJS, LKMS, dana pensiun, perusahaan modal ventura, perusahaan penjaminan, hingga PNM. Selanjutnya, terdapat sembilan perusahaan sekuritas dan galeri investasi yang melakukan aktivitas di sektor pasar modal.
Saat ini, produk dan layanan LJK Syariah di Aceh sudah sama dengan lembaga keuangan konvensional yang sebelumnya pernah beroperasional di Aceh.
Memang diakui, katanya, masih ada pekerjaan rumah LJK di Aceh yaitu pricing atau harga produk agar bisa bersaing dengan daerah lain. Namun demikian, LJK di Aceh berkomitmen kuat untuk selalu hadir dan dapat memenuhi segala kebutuhan layanan keuangan masyarakat Aceh.
Dalam mendukung perekonomian di Aceh, lanjut Yusri, perbankan sendiri menargetkan penyaluran pembiayaan di Aceh dapat tumbuh pada kisaran 10 sampai 12 persen.
“Untuk itu, kita perlu mendukung perbaikan dan inovasi layanan serta produk yang telah dilakukan oleh LJK di Aceh daripada mempermasalahkan hal-hal yang kecil atau kelemahan kecil,” tandasnya.
Sementara itu Direktur Utama Bank Aceh Syariah, Muhammad Syah selaku Ketua FKIJK Aceh mengatakan FKIJK Aceh yang berdiri pada tahun 2018 merupakan gabungan dari berbagai Lembaga Jasa Keuangan, baik perbankan, leasing, asuransi, pasar modal, dan lainnya.
Menurut Muhammad Syah, dalam momentum halal bihalal ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antar LJK maupun dengan stakeholder.
“Dengan kekompakan dan kebersamaan, insya Allah kita bisa membangkitkan ekonomi Aceh” pungkas Muhammad Syah.
Mewakili Pj. Gubernur Aceh, Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Mawardi mengharapkan lembaga keuangan yang tergabung dalam FKIJK Aceh mampu mengatasi permasalahan ekonomi di Aceh.
Koordinasi dan kerja sama antar lembaga keuangan dan pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengatasi isu dan permasalahan ekonomi. Untuk itu, Pemerintah Aceh siap memfasilitasi kerja sama dimaksud, karena dukungan seluruh lembaga keuangan akan sangat membantu kebangkitan ekonomi Aceh.
“Peningkatan kedisiplinan dan etos kerja menjadi hal penting dalam menjalankan tugas di Aceh, sebab hanya dengan unsur inilah kita akan lebih mudah mengatasi berbagai tantangan pembangunan yang kita hadapi, mulai dari masalah pertumbuhan ekonomi, investasi, dan berbagai tantangan ekonomi, sosial dan lainnya,” kata Mawardi.
Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia (PYM) Tgk. Malik Mahmud Al Haythar dalam sambutannya menyatakan sangat mendukung upaya OJK dalam membangun perekonomian Aceh yang lebih prospektif ke depan, terlebih melalui Qanun LKS, Aceh sudah memilih sistem keuangan syariah sebagai dasar kebijakan pengembangannya.
Oleh karena itu, Wali Nanggroe berharap agar semua lembaga keuangan yang ada di Aceh baik bank dan non-bank dapat lebih bersinergi dalam membangun perekonomian daerah, mengingat Aceh masih butuh peran dan dukungan yang kuat dari lembaga-lembaga keuangan khususnya dalam mendorong peran UMKM melalui penyediaan akses pembiayaan sehingga mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan.
Acara Halal Bihalal yang mengusung tema “Sinergi dan Kolaborasi FKIJK Aceh dengan Pemerintah dan Stakeholder dalam Mencapai Kemenangan Ekonomi di Aceh”.
Selain dihadiri Pj. Gubernur Aceh diwakili Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Wali Nanggreo Aceh juga Pimpinan DPR Aceh, Ketua MPU Aceh, Pj. Walikota Banda Aceh, perwakilan Forkopimda Aceh, Tim 9 (instansi vertikal), Ketua Kadin Aceh, Ketua MES Aceh, perwakilian Rektor Universitas di Banda Aceh dan stakeholder lainnya
Juga hadir Dirut Bank Aceh Syariah, Regional CEO BSI Aceh dan seluruh Pimpinan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang tergabung dalam keanggotaan FKIJK Aceh.[]
