PORTALNUSA.com | BANDA ACEH – Universitas Gajah Putih (UGP) Takengon, Aceh Tengah, merasa diperlakukan tidak adil oleh LLDikti Wilayah XIII (dulu Kopertis) Aceh. Itu karena beberapa kebijakan lembaga tersebut dinilai mendiskreditkan UGP.
Rektor UGP, Eliyin mempertanyakan kebijakan Kepala LLDikti (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Kemendikbud) Aceh, Rizal Munadi, yang menurutnya tidak bersikap fair terhadap pihaknya.
Menurut Eliyin, apa yang diperlihatkan oleh dosen Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala yang kini memimpin LLDikti Aceh tersebut sangat tidak profesional.
“Katanya lembaga layanan, tapi malah tidak melayani,” kata Eliyin, kepada Kabaraktual.id—jaringan Asosiasi Media Siber Aceh—yang di dalamnya termasuk Portalnusa.com, Jumat, 5 Januari 2024.
Menurut Rektor UGP, pada awalnya, ia masih berpikir positif dan menganggap pimpinan LLDikti itu sibuk sehingga dia tidak menaruh curiga apa-apa ketika sejumlah kebijakan lembaga itu yang dirasa tidak adil.
Tapi, setelah dirasakan semakin mendiskreditkan, kata Eliyin, dia berupaya membangun komunikasi dengan Rizal Munadi.
Dikatakannya, untuk kepentingan lembaga pendidikan yang dia pimpin, kemudian, dia berupaya meminta penjelasan kepada Rizal Munadi terkait sejumlah kebijakan LLDikti yang dianggap merugikan UGP Takengon.
Tapi, kata Eliyin, sosok yang sebelumnya bersahabat tersebut tiba-tiba berubah drastis dan sama sekali tidak mau lagi berkomunikasi.
“Berkali-kali saya telepon, dia gak angkat. WA saya juga berbulan-bulan tak dibalas lagi. Saya tidak paham kenapa seorang pimpinan bisa bersikap demikian,” ujarnya.
Kebijakan mendiskreditkan
Rektor UGP menceritakan, ada dua kebijakan LLDikti yang dinilai mendiskreditkan PTS itu. Pertama, lembaga itu tidak menyetujui pencairan tunjangan sertifikasi dosen (serdos) UGP. Namun, setelah dipertanyakan, pihak LLDikti kemudian menyetujui pencairannya.
Permasalahan kedua, sambung Eliyin, pihak LLDikti Aceh tidak mengundang pimpinan UGP pada acara sosialisasi kebijakan Kemendikbud dan penandatanganan MoU dengan Serambi Indonesia pada 9 Januari 2024 di LLDikti Banda Aceh.
Lewat surat nomor 0038/LL13/KL.02.00/2024 tanggal 4 Januari 2024, LLDikti mengundang seluruh PTS pada acara tersebut kecuali UGP satu-satunya yang tidak diundang.
Menurut informasi yang diterima pihak UGP dari kalangan LLDikti, pimpinan lembaga ini “mendiskualifikasi” UGP akibat terjadinya dualisme kepemimpinan di PTS tersebut.
Alasan itu, kata Eliyin tentu saja dinilai oleh pihak UGP sebagai alasan yang mengada-ada. Sebab, melalui surat nomor 72/PEMB/YGP/AT/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023, pihak yayasan Gajah Putih sudah menjelaskan kepada LLDikti bahwa tidak ada dualisme kepemimpinan di UGP.
Anehnya, lanjut Rektor UGP, meskipun sudah dijelaskan bahwa tidak ada dualisme kepemimpinan di PTS itu tapi pihak LLDikti tetap bersikukuh pada pendiriannya. Karena itu, Eliyin menduga, pimpinan LLDikti punya interes pribadi dan ingin mencampuri urusan internal UGP terlalu jauh.
Eliyin juga menduga, Kepala LLDikti Aceh terbawa perasaan emosional gara-gara pihak rektorat menonaktifkan seorang dosen yang kebetulan merupakan teman satu almamater Rizal Munadi.
“Ini kan terlalu cement. Kalau itu masalahnya kenapa tidak berterus-terang saja, kenapa universitas yang dikorbankan,” kecam Eliyin.
Untuk mengkonfirmasi sikap dan kebijakan LLDikti Aceh yang terkesan diskriminatif terhadap UGP, Kabaraktual.id sudah berupaya meminta penjelasan dari Rizal Munadi melalui sambungan telepon, Jumat sore, 5 Januari 2024.
Tapi, hingga artikel ini tayang, yang bersangkutan belum memberi respons. Tidak cukup di situ. Media ini juga mencoba meminta penjelasan dari Humas LLDikti Aceh, Ali Umar. Tapi, perangkat komunkasi pejabat ini terlihat tidak aktif.[]
