Pj Gubernur soal Proyek Nasional di Aceh: Ayo Bicarakan Kalau Ada Kendala

Pj Gubernur Aceh, Bustami di sela-sela Rakor Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional di Aceh, di Kantor Gubernur Aceh, Kamis, 4 April 2024.(Foto Humas Pemerintah Aceh)

PORTALNUSA.com | BANDA ACEH – Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Bustami, mengajak pimpinan lembaga nasional yang ada di Aceh untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi, agar pelaksanaan berbagai proyek nasional yang dibangun di Aceh dapat berjalan dengan lancar.

“Dimana kendala dan hambatan ayo kita bicarakan,” kata Bustami dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional di Aceh, di Kantor Gubernur Aceh, Kamis, 4 April 2024.

Bustami menjelaskan, memantau perkembangan pengerjaan proyek nasional yang ada di Aceh, menjadi tanggungjawabnya sebagai Gubernur.

Selain pimpinan daerah, Gubernur juga perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.

Bustami menyebutkan, ada dua proyek strategis nasional di Aceh yang perlu dikebut dan harus selesai dalam tahun ini.

Kedua proyek tersebut adalah penuntasan pembangunan jalan tol Sigli-Banda Aceh atau Sibanceh dan pembangunan Waduk Keureuto di Aceh Utara.

“Pihak Istana merencanakan kedua proyek itu bisa diresmikan Presiden saat datang ke Aceh pada momen pembukaan PON,” kata Bustami.

Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera 1, Heru Setiawan, melaporkan perkembangan pembangunan Waduk Keureuto kepada Pj Gubernur.

Ia mengatakan, progres pembangunannya sudah 90 persen dan ditargetkan bisa selesai pada semester 1 tahun 2024.

Meskipun demikian, masih terdapat dua kendala dalam penyelesaian bendungan tersebut, yaitu penetapan lokasi batas lahan dengan perusahaan swasta dan ada satu kuburan yang ahli warisnya tidak mau direlokasi.

Heru juga melaporkan perkembangan Waduk Rukoh di Kabupaten Pidie. Progres pembangunannya sudah 74 persen dan ditargetkan rampung Agustus 2024.

Heru menambahkan, kendalanya juga sama yaitu pembebasan lahan. Ia berharap dokumen penetapan lokasi bisa segera diterbitkan gubernur agar bisa dilakukan pembayaran ganti rugi.

Selain kedua waduk yang masuk proyek strategis nasional itu, Heru juga melaporkan perkembangan irigasi Jambo Ayee di Aceh Timur dan irigasi Lhok Guci di Aceh Barat yang menjadi tanggungjawab Balai Wilayah Sungai Sumatera 1.

Selain persoalan pembangunan waduk, sejumlah proyek nasional lainnya seperti jalan tol, jalan nasional, dan pembangunan venue PON, juga dilaporkan perkembangannya oleh masing-masing kepala lembaga nasional yang ada di Aceh.

Adapun para pimpinan lembaga nasional lainnya yang ikut dalam rapat tersebut adalah Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kepala BPKS Sabang.

Sementara dari unsur Pemerintah Aceh hadir Pj Sekda Aceh Azwardi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh Mawardi, dan sejumlah Kepala Dinas terkait.[]