DAERAH  

Ketua DPRK Banda Aceh: Uang Kita Terlalu Kecil untuk Membenahi  Berbagai Problem Kota

Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah, ST menjawab pertanyaan wartawan terkait berbagai isu di Kota Banda Aceh pada acara silaturahmi dan coffee morning di Warkop Bang Coy, Banda Aceh, Selasa, 12 November 2024. Irwansyah didampingi Sekretaris Pewarta Foto Indonesia (PFI) Aceh, Eko Deni Saputra (kiri); Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh, Reza Munawir (dua kiri); Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh, Nasir Nurdin (tiga kiri); dan Lala Nurmala mewakili Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Aceh (paling kanan). (Foto PWI Aceh/Pribadi)

PORTALNUSA.com | BANDA ACEH – Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah, ST mengakui masih banyak persoalan yang harus dibenahi di kota ini guna menjawab kritikan dan keluhan masyarakat.

“Kita tak punya cukup uang untuk membenahi berbagai persoalan kota, karenanya bantuan dari pemerintah atasan menjadi keniscayaan untuk menata wajah ibu kota Provinsi Aceh ini menjadi lebih baik,” kata Irwansyah pada acara coffee morning dengan wartawan di Warkop Bang Coy (Sekber Jurnalis) Banda Aceh, Selasa, 12 November 2024.

Silaturahmi sambil coffee morning tersebut diikuti wartawan lintas media dan asosiasi pers. Hadir langsung para ketua asosiasi, yaitu Nasir Nurdin Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh, Reza Munawir Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh, Lala Nurmala mewakili Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Aceh, dan Muhammad Anshar Ketua Pewarta Foto Indonesia (PFI) Aceh.

Dalam sambutannya, Irwansyah yang baru sebulan dilantik sebagai Ketua DPRK Banda Aceh mengapresiasi kolaborasi yang terbangun dengan wartawan berbagai media yang menurutnya sudah banyak memberitakan hal-hal positif tentang Kota Banda Aceh.

“Berita positif penting agar orang tak merasa ketakutan datang ke kota ini. Begitu juga usaha kita mengundang investor berinvestasi di Banda Aceh, taka da hambatan kalau para investor merasa aman menanamkan modalnya,” kata Irwansyah didamping Kabag Humas, Hukum, dan Persidangan DPRK Banda Aceh, Yusnardi, S.STP.,M.Si.

Pada sesi tanya jawab, Irwansyah merespons semua pertanyaan dari wartawan menyangkut pembangunan Kota Banda Aceh ke depan, termasuk persoalan mendasar yang harusnya tak dibiarkan, misalnya jalan berlubang, layanan lampu jalan yang tidak maksimal, Ruang Terbuka Hijau (RTH), Pedagang Kaki Lima (PKL), ruang publik seperti taman kota di sekitar Masjid Raya Baiturrahman yang dibiarkan jorok, pelebaran Jalan T. Iskandar (Beurawe-Ulee Kareng), dan penegakan syariat Islam yang terkesan melemah.

Pada kesempatan itu, Penasihat PWI Aceh, Bustamam Ali berharap agar Pemko Banda Aceh bersama DPRK terus membangun kolaborasi dengan wartawan yang menjalankan fungsi sebagai media informasi, pendidikan (edukasi), hiburan, dan kontrol sosial.

“Jangan lupa juga ada satu fungsi pers lainnya yaitu sebagai lembaga ekonomi di mana pers atau media massa dibolehkan untuk mengambil keuntungan ekonomi sebagai bisnis, misalnya dengan menyiarkan iklan dan mendapatkan bayaran atas penayangan iklan,” timpal Nasir Nurdin dibenarkan Bustmam Ali. “Tentu semuanya harus sesuai mekanisme,” lanjut Nasir Nurdin.

Terkait pembenahan berbagai masalah di Kota Banda Aceh, misalnya jalan berlubang di beberapa lintasan, lampu penerangan jalan yang tidak maksimal, penambahan RTH, penataan PKL, penegakan syariat Islam, pemeliharaan ruang publik dan berbagai persoalan lainnya, ditegaskan oleh Ketua DPRK Banda Aceh akan ditindaklanjuti dengan pihak eksekutif.

Menurutnya, di antara sekian banyak persoalan yang harus disikapi,  sudah ada yang dikoordinasikan dengan eksekutif, namun persoalan yang dihadapi adalah keterbatasan anggarananggaran. Misalnya, untuk perluasan RTH agar sesuai dengan ketentuan, belum bisa dilakukan karena ada lahan masyarakat yang belum bisa dibebaskan disebabkan ketiadaan anggaran.

Mengenai lokasi PKL, Irwansyah setuju agar Peunayong dikembalikan fungsinya seperti sebelumnya dengan catatan harus ada penataan agar tak semraut.

“Peunayong akan kita kembalikan fungsinya sebagai pusat perdagangan, termasuk PKL dengan memperhatikan berbagai nilai masa lalu (heritage),” kata Irwansyah.

Sedangkan mengenai pelebaran jalan T. Iskandar (Beurawe-Ulee Kareng) termasuk menata kawasan Simpang Tujuh, diakui oleh Irwansyah memang sudah waktunya untuk mengimbangi kepadatan lintasan.

“Kalau mengandalkan sumber APBK akan sangat sulit apalagi kebutuhan anggaran untuk pembebasan lahan tidak sedikit. Menurut saya, ke depan diperlukan sosok pemimpin yang inovatif dan kreatif untuk membangun komunikasi dengan Pemerintah Aceh, bahkan Pemerintah Pusat. Tanpa bantuan pemerintah atasan, sulit bagi Banda Aceh untuk melaksanakan berbagai program pembangunan,” demikian Ketua DPRK Banda Aceh.[]