Di Hadapan Mendagri, Mualem Desak Percepatan Pemulihan Sawah dan Infrastruktur Pascabencana
PORTALNUSA.com|BANDA ACEH – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, meminta pemerintah pusat mempercepat pemulihan sektor pertanian dan infrastruktur dasar yang hingga kini masih terdampak banjir dan longsor yang melanda Aceh pada akhir 2025 lalu.
Permintaan tersebut disampaikan Mualem saat menghadiri Rapat Koordinasi dan Evaluasi Capaian Penanganan Pemulihan Pascabencana bersama Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Selasa, 9 Juni 2026.
Dalam Rapat itu, Mualem menyoroti masih banyaknya sawah yang belum dapat difungsikan kembali akibat tertimbun material banjir. Selain itu, sejumlah jaringan irigasi, jembatan, dan alur sungai juga memerlukan penanganan segera agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal.
“Yang paling urgen saat ini adalah sawah yang belum bisa digunakan, irigasi, jembatan, dan jalan. Sungai juga perlu dibenahi agar tidak kembali meluap saat musim hujan,” ujar Mualem.
Menurutnya, kondisi sungai yang mengalami pendangkalan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan risiko banjir di sejumlah wilayah. Karena itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat proses rehabilitasi pasca banjir di Aceh.
“Insya Allah, melalui kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh, berbagai kerusakan akibat bencana banjir dapat segera dipulihkan demi kepentingan masyarakat Aceh,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menyikapi kondisi inflasi Aceh yang masih berada di posisi tinggi secara nasional. Ia berharap pemerintah pusat turut memberikan dukungan dalam menjaga stabilitas ekonomi di daerah.
Selain itu, Fadhlullah mengungkapkan realisasi Transfer Keuangan Daerah (TKD) di Aceh telah mencapai sekitar 45 persen. Ia juga meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota mempercepat penyerapan anggaran guna mendukung program pemulihan pascabencana.
Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa berdasarkan hasil evaluasi Satgas Nasional, sebanyak 10 dari 18 kabupaten/kota terdampak bencana di Aceh telah kembali berfungsi secara normal.
Tito mengatakan pemerintah pusat juga telah mengalokasikan sekitar Rp371 miliar untuk rehabilitasi sektor pertanian, termasuk perbaikan sawah, irigasi, dan lahan yang terdampak bencana.
“Dari hasil analisis Satgas Nasional, sudah ada 10 kabupaten/kota yang kembali fungsional. Pemerintah pusat juga terus memberikan dukungan anggaran untuk mempercepat pemulihan,” ujar Tito.
Dalam kesempatan itu, Tito kembali menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mendukung keberlanjutan Dana Otonomi Khusus Aceh, termasuk upaya mengembalikan skema alokasi dua persen guna memperkuat pembangunan dan percepatan pemulihan daerah.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri para wakil bupati dan wakil wali kota dari 18 daerah terdampak bencana di Aceh, serta perwakilan kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. []
