21 Tahun Damai Aceh, Wagub Fadhlullah: Tantangan Kini Memastikan Manfaat Perdamaian

Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyampaikan sambutan pada peringatan 21 tahun perdamaian Aceh di Balai Meuseuraya Aceh, Banda Aceh, Sabtu, 15 Agustus 2026. (Foto: Humas Pemerintah Aceh/ Kolase by.portalnusa.com)

PORTALNUSA.com | BANDA ACEH – Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mengatakan tantangan Aceh setelah 21 tahun perdamaian bukan lagi sekadar mempertahankan berakhirnya konflik, tetapi memastikan perdamaian menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Fadhlullah dalam peringatan 21 tahun perdamaian Aceh yang digelar Pemerintah Aceh di Gedung Balai Meuseuraya Aceh, Banda Aceh, Sabtu, 15 Agustus 2026.

“Tantangan kita hari ini bukan lagi mengakhiri konflik, tetapi memastikan setiap anak Aceh merasakan manfaat perdamaian melalui lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi masyarakat,” kata Fadhlullah.

Menurutnya, keberhasilan perdamaian tidak cukup diukur dari berhentinya kekerasan. Perdamaian harus tercermin dalam keadilan, kesejahteraan dan terbukanya kesempatan bagi generasi muda.

Baca:BreakingNews: Bendera Bintang Bulan Dikibarkan, Suasana Peringatan Hari Perdamaian Aceh Sempat Tegang

“Ukuran keberhasilan perdamaian bukan hanya berakhirnya konflik, tetapi tegaknya keadilan, meningkatnya kesejahteraan, dan tumbuhnya harapan bagi generasi mendatang,” ujarnya.

Fadhlullah mengingatkan bahwa 15 Agustus 2005 menjadi titik penting dalam sejarah Aceh ketika Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki, yang mengakhiri konflik bersenjata selama bertahun-tahun.

Ia mengajak masyarakat mengenang para syuhada serta menghargai kontribusi para pihak yang terlibat dalam proses perdamaian, termasuk mediator dan tim perunding Helsinki, Pemerintah Indonesia, negara sahabat, ulama dan tokoh masyarakat.

600 Hektare Lahan untuk Pengembangan Ekonomi

Dalam rangkaian acara tersebut, Fadhlullah juga menerima sertifikat tanah seluas 600 hektare dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Lahan yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota itu direncanakan untuk mendukung pengembangan ekonomi eks kombatan GAM dan korban konflik Aceh, sesuai amanat MoU Helsinki.

Selain itu, Pemerintah Aceh menyerahkan santunan kepada anak yatim serta sertifikat penghargaan kepada sejumlah pihak yang dinilai berkontribusi dalam menjaga perdamaian Aceh.

Fadhlullah mengatakan pemanfaatan lahan tersebut harus menjadi bagian dari upaya menerjemahkan perdamaian ke dalam manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat.

“Untuk itu, mari kita sama-sama merawat perdamaian dengan kerja nyata, saling menghormati, dan saling mempercayai. Mari kita jadikan Aceh sebagai daerah yang damai, maju, islami, dan bermartabat,” pungkasnya. []